Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menerapkan sistem bekerja dari mana saja untuk hari ini, 29 Agustus 2025. Keputusan ini diambil karena adanya demonstrasi di sejumlah lokasi di Jakarta.
“Pegawai yang tidak ada tugas khusus dan harus diselesaikan di kantor hari ini, dapat melanjutkan pekerjaan dengan mekanisme bekerja dari mana saja,” kata juru bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Jumat (29/8).
Budi mengatakan, keputusan ini diambil untuk pegawai KPK yang biasa bekerja dari Gedung Merah Putih. Pegawai yang sedang mendapatkan tugas di luar Markas KPK tetap menyelesaikan pekerjaan seperti biasa.
“(Keputusan ini) untuk mengantisipasi kondisi dan situasi hari ini,” ujar Budi.
Keputusan ini juga mengikuti perintah dari Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta. Pegawai negeri boleh bekerja dari rumah untuk nyari ini.
Kehadiran bisa dilakukan secara daring dengan dua kali absensi. Kebijakan bekerja dari rumah ini dikecualikan untuk ASN yang bekerja di lapangan. (Can/P-3)
Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 79,9 persen. Pengamat menilai keberanian pemberantasan korupsi diapresiasi.
Peneliti SAKSI, Herdiansyah Hamzah, menegaskan besarnya tunjangan kinerja (tukin) hakim tidak menjamin peradilan bebas dari korupsi.
PRESIDEN Prabowo Subianto menyinggung adanya kelompok garong yang sering menyerang balik pemerintah setiap upaya pemberantasan korupsi dilakukan.
Presiden Prabowo memandang korupsi sebagai hambatan utama pembangunan yang harus diselesaikan secara kolaboratif.
Indikator keberhasilan KPK tidak seharusnya diukur dari banyak atau sedikitnya OTT, melainkan dari keberanian lembaga antirasuah itu menyasar perkara-perkara strategis dan kontroversial.
Wana Alamsyah mengatakan lemahnya pemberantasan korupsi terlihat dari masih berulangnya kasus korupsi, khususnya yang melibatkan kepala daerah.
GENERASI Muda Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI Polri (GM FKPPI) Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, menggelar pertemuan seluruh rayon.
DEWAN Pimpinan Pusat Kesatuan Angkatan Muda Sriwijaya (DPP KAMSRI) menyoroti kondisi politik nasional yang belakangan ini memanas akibat gelombang aksi massa.
OMBUDSMAN RI menyoroti korban berjatuhan pada demo di sejumlah wilayah di Indonesia pada Jumat (29/8) hingga (1/9).
Marcellus juga menegaskan dukungannya terhadap penyampaian aspirasi masyarakat selama dilakukan dengan damai.
MENTERI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan memimpin rapat koordinasi membahas kondisi keamanan pascademonstrasi yang sebelumnya berujung kerusuhan di sejumlah wilayah.
Masyarakat disebut masih mengalami tekanan ekonomi dan masalah ketenagakerjaan yang kian berat, mulai dari maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved