Kamis 10 Juni 2021, 19:48 WIB

Ombudsman Usut Dugaan Maladministrasi dalam Proses TWK

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
Ombudsman Usut Dugaan Maladministrasi dalam Proses TWK

Antara
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron bersama anggota Ombudsman Robert Endi Jaweng saat memberikan keterangan pers.

 

OMBUDSMAN RI akan mendalami dugaan malaadministrasi dalam peralihan status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi aparatur sipil negara (ASN). Sekalipun pimpinan KPK telah memberikan klarifikasi secara langsung.

"Beberapa hari sebelumnya, kami telah mendalami dan meminta klarifikasi berbagai pihak untuk melihat pada tiga tingkatan. Salah satunya mengenai dasar hukum," jelas anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng dalam konferensi pers virtual, Kamis (10/6).

Menurutnya, Ombudsman siap mempelajari dasar hukum peralihan status pegawai KPK. Termasuk, ketentuan dalam Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2020 tentang tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN. Kemudian, Ombudsman akan menganalisis pelaksanaan aturan terkait peralihan status tersebut. 

Baca juga: Dukung Firli Cs Mangkir, Pemerintah: TWK Tak Berkaitan dengan HAM

Salah satu tujuannya, untuk melihat sejauh mana sosialisasi aturan peralihan status, sebelum implementasi berjalan. "Dalam hal ini, sejauh mana keterlibatan lembaga-lembaga lain dalam peralihan (status pegawai)," imbuh Robert.

Tahap terakhir, lanjut dia, Ombudsman akan melihat dasar kelulusan atau konsekuensi dari seluruh proses peralihan status pegawai KPK menjadi ASN. "Kita sudah meminta klarifikasi ke berbagai pihak sejak dua minggu yang lalu," jelasnya.

Adapun pihak yang sudah diminta keterangan termasuk dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Namun, pihak Ombudsman baru mendapatkan penjelasan dari pejabat teknis. "Kami tetap berharap dan tetap mengundang Menteri PAN-RB sendiri atau paling tidak deputi," ucap Robert.

Pada kesempatan itu, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengaku sudah memaparkan tiga tahapan yang didalami Ombudsman. Dalam hal ini, mengenai dugaan maladministrasi peralihan status pegawai KPK. Mulai dari perumusan kebijakan pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN, kebijakan, regulasi, hingga aturan pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal UU KPK.

Baca juga: Keseriusan KPK Usut Dugaan Peran Azis Syamsuddin Ditunggu

Kepada Ombudsman, pihaknya menjelaskan legal standing atau landasan hukum membuat Peraturan KPK 1/2020, yakni Pasal 1 angka 6 UU KPK jo Pasal 3. Serta, peraturan pelaksanaan tentang durasi diatur di Pasal 69C UU KPK, berikut PP 41/2020 dan PP 41/2020.

"Itu landasan kewenangan KPK untuk mengatur untuk melaksanakan. Kemudian mulai dari kebijakan, regulasi, melaksanakan alih status pegawai KPK ke ASN," papar Ghufron.

Lalu, Ghufron juga menyoroti prosedur pembentukan Peraturan KPK 1/2020, pelaksanaan alih status pegawai KPK yang mencakup tes wawasan kebangsaan (TWK), hingga pelaksanaan pengangkatan pegawai KPK menjadi ASN. Dia menegaskan semua proses memperhatikan asas umum pemerintahan yang baik, dengan indikator transparansi.(OL-11)
 

 

 

 

 

 

Baca Juga

Dok. Antara

Usang, Hibah 3 Korvet Tak Perlu Dipaksakan 

👤Cahya Mulyana 🕔Jumat 28 Januari 2022, 19:31 WIB
Jika tetap dipaksakan untuk menerima ketiga korvet usang juga akan mengancam keselamatan para prajurit TNI. Selain itu, ketiganya kurang...
ANTARA FOTO/Olha Mulalinda

Aparat Tertembak di Papua, Wapres Minta TNI/Polri Tidak Emosional

👤Emir Chairullah 🕔Jumat 28 Januari 2022, 19:30 WIB
Terakhir KKB menyerang pos TNI di Bukit Tepuk Kampung Jenggernok, Distrik Gome, Kabupaten Puncak, Papua yang menyebabkan dua prajurit TNI...
dok.ist

Relawan Ganjar Lantik Pengurus DPD/DPC Sigap Banten

👤Sri Utami 🕔Jumat 28 Januari 2022, 19:00 WIB
RELAWAN Ganjar Pranowo, Siap Ganjar Presiden (SIGAP) Indonesia terus melakukan konsolidasi sekaligus melebarkan sayap...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya