Selasa 08 Juni 2021, 17:31 WIB

Dukung Firli Cs Mangkir, Pemerintah: TWK Tak Berkaitan dengan HAM

Dhika kusuma winata | Politik dan Hukum
Dukung Firli Cs Mangkir, Pemerintah: TWK Tak Berkaitan dengan HAM

MI/USMAN ISKANDAR
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo

 

MENTERI Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo mendukung sikap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak hadir memenuhi panggilan Komnas HAM terkait polemik tes wawasan kebangsaan (TWK). Tjahjo menyatakan TWK tak ada kaitannya dengan isu HAM.

"Kami juga mendukung KPK, misalnya, tidak hadir di Komnas HAM. Apa urusan kewarganegaraan itu urusan pelanggaran HAM?," kata Tjahjo dalam rapat kerja di Komisi II DPR, Selasa (8/6).

Tjahjo menyampaikan aturan terkait alih status pegawai KPK sama dengan yang dilakukan untuk pegawai-pegawai ASN di lembaga-lembaga lainnya. Dia juga membandingkan TWK dengan penelitian khusus (litsus) pada era Orde Baru. Tjahjo mengatakan jika litsus saat itu fokus pada isu PKI sedangkan untuk tes ASN saat ini lebih luas.

"Zaman saya litsus mau masuk anggota DPR itu, dulu kan fokus PKI, sekarang secara luas secara kompleks. Dari sisi aturan begitu," kata Tjahjo.

Baca juga: Jawab Keberatan Firli Cs, Komnas HAM: Kami Ingin HAM Ditegakkan

Pernyataan Tjahjo itu muncul setelah anggota Komisi II DPR Fraksi PDIP Cornelis menyampaikan apresiasinya. Cornelis memberi sanjungan kepada Menpan-RB Tjahjo Kumolo dan Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengenai polemik TWK pegawai KPK. Cornelis mengatakan ASN pada dasarnya harus loyal kepada negara.

Di sisi lain, Komnas HAM sedianya bakal meminta keterangan pimpinan KPK terkait polemik TWK. Namun, dalam pemanggilan yang dijadwalkan hari ini, Selasa (8/6), pimpinan KPK tak memenuhi undangan Komnas HAM untuk memberi penjelasan dan klarifikasi mengenai TWK yang diadukan sejumlah pegawai.

Sebelumnya, pegawai KPK yang tak memenuhi syarat TWK dan terancam diberhentikan mengadukan kisruh alih status menjadi ASN itu ke Komnas HAM pada 24 Mei lalu. Mereka melaporkan lantaran menduga ada pelanggaran terkait HAM dalam pelaksanaan TWK.(OL-4)

Baca Juga

MI/ Susanto

Pakar Kritisi Lelang Aset Asabri dan Jiwasraya

👤Abdillah M Marzuqi 🕔Selasa 15 Juni 2021, 21:46 WIB
Menurut Nurkholis, Kejagung melakukan lelang aset merujuk kepada Pasal 45 KUHAP yang terbebani biaya pemeliharaan aset...
Antara

KPK Bantah Kinerjanya Kalah dari Kejagung: Data ICW Keliru

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Selasa 15 Juni 2021, 21:23 WIB
Arsul menyebut Kejaksaan Agung berhasil menangani perkara korupsi dengan nilai kerugian Rp56,7 triliun sepanjang 2020, sedangkan KPK hanya...
MI/Susanto

Pengurangan Masa Tahanan Jaksa Pinangki Cederai Keadilan

👤Mediaindonesia.com 🕔Selasa 15 Juni 2021, 20:32 WIB
Sosok Jaksa Pinangki Sirna Malasari memiliki peran penting dan signifikan dalam kasus yang menjerat Djoko Soegiarto...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Pengelola Nakal di Hunian Vertikal

TREN masyarakat tinggal di hunian vertikal terus meningkat dalam lima tahun belakangan.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya