Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
ANGGOTA Ombudsman Republik Indonesia, Yeka Hendra Fatika menyampaikan bahwa Ombudsman menemukan harga beras yang berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang dijual di Pasar Johar, Karawang, Jawa Barat.
"Di situ harga paling murah itu Rp12.000 per kilogram, paling murah. Itupun penampakannya sudah tidak ada putih-putihnya, kuning beras itu. Saya tanya, ini buat apa berasnya? Buat melayani yang khusus yang jualan nasi goreng. Sisanya yang buat konsumsi itu, yang artinya yang buat rumah tangga itu, sudah diatas HET semua," kata Yeka di Kantor Ombudsman RI, Jumat (8/8).
Selain itu, Yeka menyebutkan bahwa Ombudsman menemukan bahwa terdapat ada penggilingan padi yang cukup besar namun hanya memiliki stok beras yang sedikit.
"Dua minggu lalu kami kumpulkan, kami undang beberapa ahli. Hari ini kami undang pelaku usaha. Dan ternyata, kelangkaan ataupun ketiadaan stok itu terkonfirmasi. Ada penggilingan besar yang biasanya punya stok 30.000 ton setiap hari. Sekarang tinggal 2.000 ton. Ada yang tadi punya stok sekitar 5.000 ton sekarang tinggal 200 ton," beber Yeka.
Berkaca dari hal tersebut, Yeka menilai bahwa pemerintah harus betul-betul memitigasi terkait persoalan ini dan pemerintah tidak memiliki waktu yang cukup banyak.
"Saya sendiri melihat ini sudah genting. Sudah perlunya shortcut untuk mengatasi kelangkaan beras. Hari ini, tadi pagi saya terjunkan untuk melihat beras di pasar modern retail market. Kosong, bahkan raknya sudah berganti, yang tadinya rak beras sekarang sudah berganti jadi rak aqua," sebut dia. (Fal/I-1)
Penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) akan dilakukan melalui dua skema.
Guru Besar IPB University Edi Santoso mengapresiasi gebrakan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang secara berani telah membongkar adanya praktek kecurangan kualitas beras.
Setelah ada keputusan, pemerintah akan memberikan waktu transisi untuk penyesuaian sehingga tidak serta merta langsung diterapkan.
PUBLIK disibukkan oleh pembahasan rencana pemerintah menghapus beras premium dan medium saat ini. Ke depan, hanya ada beras umum atau beras reguler dan beras khusus.
Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth, mendesak Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Food Station bersikap terbuka terkait beras oplosan.
Kanit Tipidter Polres Samosir Martin Aritonang kembali menegaskan, Polres Samosir akan melakukan pengawasan barang negara termasuk barang subsidi dan pidana lainnya yang ditimbulkan.
Para pedagang pun mengeluhkan bahwa harga modal minyak goreng yang mereka dapatkan sudah mencapai Rp 15.000, sehingga sulit menjual sesuai HET tanpa mengurangi keuntungan yang minimal.
Pemprov DKI Jakarta dapat memastikan kuota pada tahun 2025 sebanyak 409.244 Metrik Ton (MT) atau 136.414.66 tabung dapat tepat sasaran.
Namun ia menyayangkan, dengan HET relatif rendah tersebut justru dimanfaatkan oleh daerah penyangga.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved