Kamis 17 Juni 2021, 18:33 WIB

Komnas HAM Sebut KPK dan BKN Beda Pandangan soal TWK

Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum
Komnas HAM Sebut KPK dan BKN Beda Pandangan soal TWK

MI/Susanto
Komisioner KOmnas HAM Choirul Anam dan Komisioner KPK Nurul Ghuforn

 

KOMISI Nasional HAM rampung meminta penjelasan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron terkait polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) yang diadukan sejumlah pegawai. Komisioner Komnas HAM Mohammad Choirul Anam menyebut KPK dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) memiliki perbedaan pandangan terkait TWK.

"Ada yang soal substansial yang ini mempengaruhi secara besar kenapa ada hasil 75 (pegawai tidak lolos) dan hasil 1.200-an (lolos). Secara teknis juga ada. Enggak bisa kami sebut di sini," kata Anam memberikan keterangan pers di kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis (17/6).

Anam mengatakan, pihak dari BKN sebelum ini sudah diperiksa. Dari keterangan BKN dan KPK, kata dia, ada pandangan berbeda yang disampaikan kepada Komnas HAM mengenai TWK. Dia mengatakan rencananya akan meminta penjelasan kepada Kepala BKN Bima Haria Wibisana. Pada pemeriksaan sebelumnya, kata Anam, BKN hanya mengirim perwakilan.

"BKN sudah kami periksa dan kami mendapatkan sesuatu yang agak berbeda antara yang diceritakan kepada kami oleh KPK maupun BKN. Ini yang kita harus dalami lagi," ujarnya.

Baca juga : Komnas HAM Gali Alasan KPK Pakai TWK dalam Ali Status Pegawai    

Pada pemanggilan hari ini, pimpinan KPK yang hadir hanya Nurul Ghufron. Anam mengatakan Komnas sebenarnya berharap semua pimpinan KPK hadir dalam undangan permintaan klarifikasi itu. Pasalnya, kata Anam, ada sejumlah hal yang ingin diklarifikasi kepada pimpinan per individu. Antara lain terkait usulan ide atau inisiatif terkait munculnya TWK.

"Pak Ghufron sejak awal bilang mewakili pimpinan yang lain karena sifatnya kolektif kolegial. Kami memahami tata kerja di KPK sama seperti di Komnas HAM tetapi ada beberapa konstruksi pertanyaan yang bukan wilayah kolektif kolegial, wilayah yang sifatnya kontribusi para pimpinan per individu. Maka itu tadi ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa dijawab Pak Ghufron," kata Anam.

Komnas HAM pun berharap pimpinan KPK lainnya mau datang untuk memberikan penjelasan dan klarifikasi. Anam mengatakan Komnas masih memberi kesempatan hingga akhir bulan ini sebelum kasus itu ditutup dan disampaikan kesimpulan serta rekomendasi.

"Kita kasih kesempatan saja. Kalau mau datang kita terima sampai akhir bulan ini sebelum kami tutup kasus ini. Soalnya kalau menunggu akan memakan waktu yang banyak," ucapnya. (OL-7)

Baca Juga

DOK DPR RI

Komisi VII Himpun Data Produksi Gula dalam Negeri

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 27 November 2021, 08:06 WIB
Komisi VII DPR RI menilai perlu ada ketentuan batas minimal penggunaan bahan baku raw sugar produk dalam negeri untuk memproduksi gula...
DOK DPR RI

Cegah Varian Baru Covid, Sufmi Dasco Nilai Perlu Pembatasan Perjalanan dari Afsel

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 27 November 2021, 07:42 WIB
Dasco meminta Pemerintah Indonesia juga harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat bagi para pelancong Indonesia yang kembali dari...
dok.mi

Diduga Palsukan Dokumen Kejari Papua Dilaporkan ke Bareskrim

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Jumat 26 November 2021, 23:34 WIB
OKNUM Kejaksaan Negeri Papua dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri karena dugaan pemalsuan dokumen oleh Bupati terpilih Kabupaten...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya