Nurul Ghufron di Komnas HAM Mewakili Pimpinan KPK

WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron datang sendiri ke Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) untuk penuhi panggilan dugaan kejanggalan pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK). Lembaga Antikorupsi tegaskan kedatangan Ghufron cukup mewakili seluruh pimpinan.

Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri mengatakan seluruh kebijakan tentang TWK diputuskan bersama oleh pimpinan Lembaga Antikorupsi. Ghufron diyakini bisa menjawab semua pertanyaan Komnas HAM.

"Semua keputusan yang dikeluarkan dalam proses alih status pegawai KPK menjadi ASN diambil oleh seluruh pimpinan secara kolektif kolegial, oleh karena itu hari ini Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mewakili Pimpinan KPK memberikan klarifikasi kepada Komnas HAM," kata Ali melalui keterangan tertulis, Kamis (17/6).

Ali mengatakan kedatangan Ghufron merupakan tindak lanjut setelah KPK minta penjelasan pemanggilan Komnas HAM tentang aduan pegawainya itu. Ghufron sudah siap menjawab.

"Dalam pertemuan hari ini, KPK sudah menyiapkan informasi yang dibutuhkan Komnas HAM tersebut dan akan disampaikan kepada Komnas HAM," ujar Ali.

Baca juga :Moeldoko: Situasi Keamanan di Poso Membaik

KPK berharap Ghufron bisa memberikan jawaban yang dibutuhkan oleh Komnas HAM soal dugaan keganjilan TWK. Lembaga Antikorupsi dukung Komnas HAM dalam pengusutan itu.

"KPK senantiasa menghormati tugas, pokok, dan fungsi semua lembaga negara yang menjadi mitra kerja KPK," tutur Ali.

Ghufron tiba sekitar pukul 10.25 WIB. Dia tidak memberikan pernyataan sama sekali.

"Nanti saja ya, setelah ini," kata Ghufron di Kantor Komnas HAM, Jakarta Selatan, Kamis (17/6).

Ghufron berjanji akan memberikan keterangan setelah selesai diperiksa. Masyarakat diminta bersabar.

Sebelumnya, Komisioner Komnas HAM Chairul Anam mengatakan pihaknya butuh keterangan lima komisioner KPK dan Sekretaris Jenderal KPK Cahya Harefa. Komnas HAM berharap semuanya hadir.

"Semoga pertemuan hari Kamis tersebut, pengambilan keterangan benar-benar terjadi," ujar Anam di Kantor Komnas HAM, Jakarta Selatan, Selasa, 15 Juni 2021. (OL-2)