KPK Sebut Penanganan Kasus Gratifikasi Nikahan Anak Pejabat Kementerian PU Dilanjutkan

KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto memastikan kabar adanya pejabat Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang meminta gratifikasi untuk pernikahan anak masih diproses. Lembaga Antirasuah sudah bertandang ke instansi itu untuk meminta data internal.

“Kementerian PU (soal gratifikasi pejabat masih dalam proses, ditelaah, oleh Direktorat Gratifikasi,” kata Setyo dalam keterangannya di Jakarta, dikutip pada Senin (16/6).

Pengembangan Kasus?

Setyo menyerahkan bawahannya untuk membuat kesimpulan. Tapi, dia memastikan belum ada kasus baru yang dibuka, atas penerimaan gratifikasi itu.

Baca juga : KPK Sita Uang dan Perhiasan Terkait Korupsi ASDP

“Jadi kan masih di ranahnya pencegahan,” ucap Setyo.

Sempat Viral?

Kasus ini mencuat setelah beredarnya dokumen yang bertanda tangan Inspektur Jenderal Kementerian PU Dadang Rukmana soal hasil audit investigasi sementara pada Sekretariat Jenderal Kementerian PU.

Dalam surat tersebut menyampaikan Kepala Biro telah menghubungi beberapa Kepala Balai Besar untuk meminta dukungan terkait rangkaian acara pernikahan anak Sekretaris pejabat PU.

Surat Patungan?

Dari surat yang beredar tersebut juga disampaikan terkumpul sejumlah uang Rp10 juta dan USD5.900. Dalam surat itu dinyatakan uang tersebut telah dikembalikan kepada para pemberi.

"Uang tunai tersebut saat ini telah disita oleh Inspektorat aral dan selanjutnya akan dikembalikan kepada pihak pemberi karena uang tersebut merupakan uang pribadi pemberi yang ditujukan untuk membantu/mendukung rangkaian acara pernikahan," tulis dalam surat tersebut. (Can/P-3)