Komnas HAM Desak Kejagung Usut Tuntas 13 Kasus Pelanggaran HAM Berat

DPR: Penyelesaian Kasus HAM Berat Jangan Sekedar Simbolis

Pengakuan negara atas kasus-kasus tersebut tidak boleh berhenti pada tataran simbolis saja, tetapi penyelesaian harus dilakukan secara konkret melalui proses hukum.

Hari HAM Sedunia: Menakar Ulang Pemajuan dan Penegakan HAM

SETIAP tanggal 10 Desember, dunia memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai momentum refleksi dan penguatan komitmen terhadap martabat manusia.

KemenHAM Nilai Langkah Yudisial Tetap Masuk dalam Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat

Ia menjelaskan bahwa peta jalan yang diluncurkan pemerintah memuat skema dan langkah-langkah yudisial yang dapat ditempuh sesuai ketentuan.

Penyelesaian HAM Berat Masih Mandek di Pembuktian Yudisial

Indonesia sejauh ini telah menempuh jalur yudisial terhadap empat kasus pelanggaran HAM berat, yakni Timor Timur, Abepura, Tanjung Priok, dan Paniai

Komnas HAM Usul RKUHAP tak Atur Restorative Justice untuk Pelanggaran HAM Berat

Anis menilai perlu adanya satu pasal yang mengatur hal tersebut. Sehingga, kejahatan luar biasa dapat ditegaskan tak termasuk restorative justice.  

21 Tahun Munir, Aksi Kamisan Soroti Darurat Kekerasan dan Ketidakadilan

Para aktivis demokrasi, pegiat HAM, dan mahasiswa mengikuti Aksi Kamisan ke-876 dengan mengenakan topeng bergambar wajah almarhum Munir di seberang Istana Negara, Jakarta.

Cegah Kriminalisasi Guru, Legislator Usulkan Pemberian Hak Imunitas

Sebagian siswa cenderung terlalu dimanja dan setiap persoalan kecil dilaporkan kepada orang tua, bahkan berujung pada kriminalisasi guru.

Kejagung Buka Kasus Baru Soal Impor Minyak Mentah

Anang menjelaskan, kejadian rasuah dalam kasus ini berkisar pada tahun 2023 sampai 2025. Kasus ini diusut atas laporan masyarakat.

Penegakan Hukum Terkait Tata Kelola Kuota Pupuk Dinilai Krusial

BPK menyoroti mekanisme pelaksanaan penjualan urea dan amonia yang dinilai tidak memenuhi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik

Dugaan Konflik Kepentingan Pejabat Publik, Kejagung Diminta Ambil Langkah Nyata

Persoalan ini bukan sekadar masalah personal, melainkan pertaruhan nama baik institusi negara.

Bukan Kerugian Negara, Rp 2,9 Triliun Diklaim Nilai Pembayaran Pertamina untuk Sewa Tangki BBM

Fakta persidangan telah membuktikan nilai Rp 2,9 triliun bukanlah kerugian negara. Nilai itu adalah pembayaran Pertamina atas penyewaan tangki BBM milik PT OTM.

Dugaan Gratifikasi Pejabat Kementerian, Kejagung Didesak Segera Turun Tangan

Dugaan penerimaan fasilitas dari pihak swasta oleh pejabat publik merupakan pelanggaran etika serius yang mencederai kepercayaan rakyat.

Isra Mikraj Menjawab Krisis Konten Media Sosial

Memberantas Kemiskinan Ekstrem hingga 0%

BRICS+ Adang Ancaman Trump-Netanyahu

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia