Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
BUDAYAWAN sekaligus rohaniwan Franz Magnis Suseno atau yang kerap disapa Romo Magnis mengatakan jangan menyuruh atau mengarahkan masyarakat untuk memilih agama atau Pancasila.
"Misalnya, saya ditanya pilih ajaran Katolik atau Pancasila, itu pertanyaan apa?" kata Romo Franz pada webinar dengan tema Pancasila: Tandingan Agama atau Etika Kebangsaan? di Jakarta, Sabtu (19/6).
Ia menilai adanya pertanyaan memilih Pancasila atau agama sama saja dengan menggerogoti kesetiaan seseorang pada Pancasila karena memberi kesan memilih agama atau Pancasila.
"Jadi, yang membuat pertanyaan ini sendiri sebenarnya tidak Pancasilais," kata Romo Franz.
Jika pertanyaan yang sama ditujukan kepada umat Islam memilih Pancasila atau Alquran, hal itu berbahaya dan perlu diselidiki.
Pancasila lahir bukan untuk bersaing dengan agama mana pun sehingga ke depan tidak pernah ada lagi pertanyaan-pertanyaan memilih Pancasila atau agama maupun kitab suci.
Romo Franz juga meminta Pancasila tidak dilebih-lebihkan, apalagi sudah mengarah pada hal politis. Masalahnya, akan kontraproduktif karena meminta seseorang memilih Pancasila atau agama.
Untuk menjadi orang Indonesia, setiap orang tidak perlu melepaskan identitasnya masing-masing apakah itu suku, apalagi mengompromikan agama atau keyakinan.
Sebagai manusia, kata dia, setiap orang memiliki keterikatan sosial kepada keluarga, kampung halaman, negara, dan tentunya pada agama.
Persoalan memilih Pancasila atau Alquran pertama kali mencuat dalam tes wawasan kebangsaan yang dilaksanakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron sendiri mengaku tidak mengetahui adanya materi soal yang mempertanyakan perihal memilih Pancasila atau Alquran.
"KPK dan saya tidak tahu tentang materi soalnya, metode dan bagaimana mekanisme evaluasinya, semuanya kami pasrahkan ke Badan Kepegawaian Negara," katanya. (Ant/OL-09)
KPK membuka peluang untuk mengusut kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan izin kerja tenaga kerja asing (TKA) dari era Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Soeparno.
Pemerintah Indonesia sudah mengupayakan pemulangan Tannos dengan jalur diplomatik. Terbaru, Indonesia memberikan tambahan informasi ke penegak hukum Singapura pada 23 April 2025.
Budi enggan memerinci jawaban mereka saat diperiksa penyidik. Uang yang diminta tidak langsung masuk ke rekening para tersangka.
KPK mengajukan banding atas vonis tiga tahun penjara yang diberikan kepada mantan pejabat Kemenkes Budi Sylvana dalam kasus korupsi APD Covid-19
KPK memiliki data soal terjadinya dugaan rasuah dalam aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat.
Setyo menyerahkan bawahannya untuk membuat kesimpulan. Tapi, dia memastikan belum ada kasus baru yang dibuka, atas penerimaan gratifikasi itu.
Salah satu alasan di balik usulan penyempurnaan konstitusi, yakni terkait dengan pemantapan ideologi Pancasila.
MOMEN Mei-Juni penting untuk disegarkan kembali.
Reformasi KUHAP harus lepas dari warisan kolonial dan menjadikan Pancasila sebagai asas utama hukum acara pidana.
Sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa, demokrasi Indonesia dibangun di atas kesepakatan kebangsaan—yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
DALAM rangka memperingati Hari Lahir Pancasila, politikus PDI Perjuangan Ancilla Hernani menggelar Festival Pancasila dan Pekan Kebudayaan Daerah di Kota Metro, Lampung, Rabu (4/6).
PADA 1 Juni bangsa Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Sebagai filosofi, dasar dan ideologi negara, sudah sepantasnyalah hari lahir Pancasila diperingati secara nasional.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved