Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
Kebijakan tersebut akan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat atas kepemilikan bidang tanah.
SENIN, 9 November, menjadi hari yang bersejarah bagi ribuan warga Sulawesi Tenggara.
"Tidak ada lagi orang punya tanah tapi tidak punya sertifikat. Termasuk sertifikat untuk tempat ibadah. Masjid, gereja, pura, semuanya sudah harus bersertifikat," ujar Presiden
Presiden Joko Widodo membagikan 1 juta sertifikat tanah untuk masyarakat di 31 provinsi dan 201 kabupaten/kota. Penyerahan secara simbolis digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin (9/11)
Selain Monas, KPK juga mendorong optimalisasi aset tanah milik PT Angkasa Pura II (AP II) yang dimanfaatkan Pemkot Tangerang dan Pemkab Tangerang.
Edy mengingatkan agar sertifikat yang telah diberikan dapat dijaga dengan baik dan diperuntukkan bagi usaha pertanian dan peternakan.
Jokowi menyampaikan, setelah memperoleh sertifikat, kepastian hukum atas tanah masyarakat menjadi jelas. Dengan begitu, di masa mendatang, konflik terkait kepemilikan lahan bisa ditekan.
Jokowi meninjau embung Food Estate dan infrastruktur pipanisasi di lokasi tersebut.
Kementerian ATR/BPN mengembangkan skema KPBU atau PPP sebagai alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur untuk menuju transformasi digital.
PLN kembali menerima 806 sertifikat dengan luas mencapai 154 ribu meter persegi yang tersebar di Provinsi Bali dari Kementerian ATR/BPN
"Terkait 30% tanah yang disediakan untuk Reforma Agraria, apa saja yang menjadi bagian dari 30% itu? Tanah itu untuk rumah rakyat atau membangun lapangan sepak bola, misalnya," kata Sofyan
Kementan bersama Instansi dan kementerian lainnya berusaha untuk terus mewujudkan ranah kemakmuran rakyat.
MENTERI Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil menekankan pentingnya keberadaan bank tanah
Tanah perumahan seluas 10 hektare tersebut, 3,2 hektare di antaranya masih berstatus tanah kas desa (TKD).
PROGRAM Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sudah berjalan sejak 2017.
Ketua KPK Firli Bahuri mengapresiasi kerja keras PLN bersama Kementerian ATR/BPN untuk mengamankan aset negara dengan melakukan sertifikasi tanah.
Ini dilakukan dengan pola perubahan batas kawasan hutan, perhutanan sosial, tukar menukar kawasan hutan, dan resettlement.
Selain PTSL, Kementerian ATR bakal berfokus pada pelaksanaan Reforma Agraria. Sofyan juga mengatakan bahwa program ini terus dipantau oleh Presiden Joko Widodo.
Sebanyak 12 sertifikat lahan yang sudah diamankan oleh pemkab adalah satu sertifikat untuk perbengkelan, dan 11 sertifikat lahan perkebunan di sejumlah tempat di Kabupaten Batang.
Jujur kita akui memang tidak ada IMB-nya, tapi kita punya sertifikat hak milik (SHM)
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved