Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
MENTERI Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A. Djalil menargetkan pemberian tujuh juta sertifikat tanah ke masyarakat selesai di tahun ini.
Pihaknya semula menargetkan pemberian 10 juta bidang tanah, namun diturunkan menjadi 7 juta bidang tanah.
"Hingga awal November ini, sudah kita daftarkan 5 juta bidang tanah. Insyaallah akan kita capai 7 juta bidang tanah," ujar Sofyan dalam keterangan resminya, Jakarta, Rabu (11/11).
Sofyan mengatakan, bahwa saat ini Kanwil BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota terus aktif membangun komunikasi serta bekerja sama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menyelesaikan pendaftaran tanah.
Ia mencontohkan di Provinsi Jawa Tengah ada Trisula kemudian di Provinsi Jawa Timur ada Trijuang. Kedua program ini, kata Sofyan, merupakan bentuk kerja sama antara BPN dengan pemerintah desa setempat.
"Tujuannya karena kita ingin melakukan pendaftaran tanah secara total dan menyeluruh. Dengan demikian kita akan mengetahui secara pasti desa yang terdaftar lengkap melalui peta pertanahan," tandasnya.
Percepatan pendaftaran tanah ini, sebutnya, merupakan niat pemerintah dalam mencegah terjadinya masalah pertanahan di masa mendatang.
Sofyan menuturkan, pihaknya bakal aktif menyelesaikan masalah masalah pertanahan yang terjadi. Ia menyebut saat ini banyak kasus sengketa dan konflik tanah merupakan warisan dari masa lalu. "
"Dengan mempercepat pendaftaran tanah, maka kita bisa mencegah sengketa dan konflik tanah, sehingga dapat memberikan kepastian hukum atas tanah yang dikuasai oleh masyarakat," pungkas Sofyan. (OL-8)
Pembentukan bank tanah saat ini memiliki urgensi di tengah intensitas kebutuhan tanah untuk pembangunan yang terus meningkat.
Dari estimasi 126 juta bidang tanah di seluruh Indonesia, Kementerian ATR/BPN telah berhasil mendaftarkan sebanyak 109,6 juta bidang tanah.
Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto mengatakan bahwa Kota Lengkap dapat tercapai karena adanya sinergi dan kolaborasi dari pemerintah daerah serta aparat penegak hukum.
SHM yang dikenal secara umum merupakan sebuah dokumen yang tidak memiliki masa waktu karena kedudukannya sangat tinggi.
UNIVERSITAS Syiah Kuala (USK) bekerjasama dengan Kementerian ATR/BPN RI, merilis hasil riset inventarisasi, identifikasi tanah ulayat dan komunal yang berada di Provinsi Aceh.
penyidikan kasus perubahan fungsi lahan di kawasan hutan lindung yang diperjualbelikan didasarkan pada hasil audit tata ruang kawasan Strategis Nasional Batam, Bintan, dan Karimun
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved