Selasa 20 Oktober 2020, 14:12 WIB

Menteri ATR: Bank Tanah Sediakan 30% Lahan untuk Redistribusi

Insi Nantika Jelita | Ekonomi
Menteri ATR: Bank Tanah Sediakan 30% Lahan untuk Redistribusi

ANTARA FOTO/ASEP FATHULRAHMAN
Menteri ATR/BPN Sofyan A Djalil

 

MENTERI Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A. Djalil menuturkan tengah membahas turunan aturan dari Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker). Salah satunya pembentukan Bank Tanah.

Dalam UU Ciptaker, ia menjelaskan, Bank Tanah akan menyediakan paling sedikit 30% tanah yang dimiliki untuk keperluan Reforma Agraria atau redistribusi tanah.

"Terkait 30% tanah yang disediakan untuk Reforma Agraria, apa saja yang menjadi bagian dari 30% itu? Tanah itu untuk rumah rakyat atau membangun lapangan sepak bola, misalnya," kata Sofyan dalam keterangannya, Senin (20/10).

Pihaknya akan mendesain Bank Tanah agar memiliki yurisprudensi sendiri. Sofyan mengatakan, hal itu agar terbentuk praktik yang baik dalam pengelolaannya dengan Komite Bank Tanah.

"Kita akan siapkan menteri-menteri yang berdedikasi dan tidak abusif, dewan pengawas yang cukup kuat untuk mengawasi Bank Tanah," tambah Sofyan.

Baca juga: Lewat Bank Tanah, Pemerintah Yakin Bisa Berantas Mafia Tanah

Menurutnya, ada beberapa pemangku kepentingan yang harus dilibatkan dalam penyusunan RPP peraturan pelaksana UUCK.

"Terkait Bank Tanah, kita bisa mengundang developer, pihak properti guna memberikan input. Dari aspek akuntansi, kita perlu berdiskusi dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)," ungkap Sofyan.

Kementerian ATR/BPN berkewajiban menyusun lima Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai Peraturan Pelaksana UU Ciptaker yakni RPP tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, RPP tentang Bank Tanah, RPP tentang Pemberian Hak Atas Tanah, RPP tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Kepetingan Umum serta RPP tentang Kawasan dan Tanah Terlantar.

Penyusunan RPP sebagai peraturan pelaksana UUCK diberikan jangka waktu maksimal tiga bulan. Menteri ATR mengatakan Presiden Joko Widodo meminta agar penyusunan RPP ini harus melibatkan juga para pemangku kepentingan.

"Penyusuan RPP yang kita lakukan saat ini baru bersifat internal, namun kita juga harus melibatkan pihak eksternal, misalnya terkait Reforma Agraria, kita perlu mengajak organisasi atau lembaga swadaya masyarakat (LSM)," pungkas Sofyan.(OL-5)

Baca Juga

ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

Konsep Buy Now, Play Later Bakal jadi Primadona di 2021

👤Mediaindonesia.com 🕔Rabu 20 Januari 2021, 23:55 WIB
Berdasarkan studi dari Coherent Market Insights, pasar Paylater global diperkirakan akan tumbuh dari US$5 juta pada 2019, menjadi US$...
Ist

Agar Tampilan Wajah Segar dan Bebas Kilap Minyak

👤mediaindonesia.com 🕔Rabu 20 Januari 2021, 23:20 WIB
Bedak tabur adalah bagian dari kosmetik populer karena setiap wanita menginginkan kulit berseri tanpa kilau minyak dalam tampilan...
AFP/Johan Ordonez

Pemilik British Airways Beli Air Europa dengan Setengah Harga

👤Mediaindonesia.com 🕔Rabu 20 Januari 2021, 22:51 WIB
Pemerintah Spanyol telah memberikan Air Europa pinjaman sebesar 475 juta euro untuk membantu maskapai tersebut melalui...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya