Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PRESIDEN Joko Widodo didampingi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyerahkan 2.000 sertifikat tanah di GOR Premium Pertamina Cilacap, Selasa (2/1).
Baca juga: Menteri ATR Pesan Kepada Masyarakat agar Menjaga Sertifikat Redistribusi dengan Baik
Sertifikat tersebut diserahkan secara langsung kepada 10 perwakilan dari masyarakat penerima sertipikat tanah hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Redistribusi Tanah.
Presiden menjelaskan sertifikat ini memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Sehingga, potensi sengketa tanah tidak terjadi ke depan.
"Ini bukti hak hukum atas tanah, kalau pegang sertifikat ada yang ngaku-ngaku tanah saya buktinya ini, di sini ada semuanya," jelasnya.
Baca juga: Kementerian ATR Pastikan HGU bukan Kawasan Hutan
Presiden menyebut dirinya kerap menerima laporan dari masyarakat mengenai sengketa tanah sejak 2015. Laporan ia terima ketika bekunjung ke sejumlah desa.
"Selalu orang berkeluh kesah masalah sengketa lahan dan tanah, konflik lahan dan tanah. Penyebabnya apa? Masyarakat belum memiliki sertifikat tanah," tuturnya.
Oleh sebab itu, Kepala Negara pastikan masyarakat yang telah memegang sertifikat tidak bisa digugat. Ia juga berpesan untuk bersikap bijak apabila hendak menggadaikan atau menyekolahkan sertifikat.
"Saya titip hati-hati pegang sertifikat ini kalau mau dipakai jaminan atau agunan itu diitung betul bisa bayar apa ndak jangan sampai keleru ngitung," pungkasnya.
Pada kesempatan yang sama, Hadi Tjahjanto melaporkan, sebanyak 2.000 sertifikat yang diserahkan kali ini terdiri dari 1.122 sertipikat hasil PTSL kepada masyarakat di Kabupaten Cilacap dan Banyumas, serta 878 sertifikat hasil redistribusi tanah kepada masyarakat di Kabupaten Cilacap yang bersumber dari tanah timbul. "Sertipikat Redistribusi yang bersumber dari tanah timbul ini merupakan yang pertama kali dilakukan di Indonesia," ujar Hadi.
Hadir dalam kesempatan ini, Pj. Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana dan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni. (Ant/P-3)
Pemkab Garut menekankan pentingnya ketelitian dalam memastikan penerima tanah yang sah sehingga redistribusi harus tepat sasaran.
"Sekarang antar kementerian sedang singkronisasi DIM RUU dalam koordinasi Menko Perekonomian," tutur Tjahjo
ASIA Pulp & Paper (APP) Sinar Mas dan seluruh mitra pemasoknya secara resmi menyerahkan lebih dari 50.000 hektare lahan Hutan Tanaman Industri (HTI).
Kelima PP itu, kata dia, tentang Bank Tanah, Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, Penyelenggaraan Penataan Ruang, Kawasan Tanah Terlantar, Hak Pengelolaan dan Pemberian Hak Atas Tanah.
Komisi Bahtsul Masail Maudhu'iyah Muktamar NU akan membahas mengenai pandangan Islam tentang tanah dan konsep kepemilikannya.
TIM Ahli Wakil Presiden M Noor Marzuki meminta Waketum MUI Anwar Abbas meluruskan pernyataan tentang ketimpangan kepemilikan tanah oleh masyarakat dan swasta.
Babak penyisihan grup kompetisi Liga 2 akan dimulai pada 17 Oktober. Rencananya, kompetisi kasta kedua yang menggunakan format single round robin itu akan berakhir pada 5 Desember.
Dengan kemenangan tersebut, Persis Solo menempati puncak klasemen sementara di Grup C
Namun, Persis dipastikan lolos ke babak delapan besar Liga 2.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Cilacap, Jawa Tengah (Jateng) terus menyuplai kebutuhan air bersih untuk warga kabupaten setempat.
SEBANYAK 142 tukik atau anakan penyu jenis Lekang (Lepidochelys Olivaceae) dilepasliarkan di Pantai Sodong, Kecamatan Adipala, Cilacap, Jawa Tengah, Senin (14/9).
Tiga dari empat peristiwa hidrometeorologi yang berujung bencana pada pekan keempat September 2020 terjadi di Jawa Barat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved