Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo didampingi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyerahkan 2.000 sertifikat tanah di GOR Premium Pertamina Cilacap, Selasa (2/1).
Baca juga: Menteri ATR Pesan Kepada Masyarakat agar Menjaga Sertifikat Redistribusi dengan Baik
Sertifikat tersebut diserahkan secara langsung kepada 10 perwakilan dari masyarakat penerima sertipikat tanah hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Redistribusi Tanah.
Presiden menjelaskan sertifikat ini memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Sehingga, potensi sengketa tanah tidak terjadi ke depan.
"Ini bukti hak hukum atas tanah, kalau pegang sertifikat ada yang ngaku-ngaku tanah saya buktinya ini, di sini ada semuanya," jelasnya.
Baca juga: Kementerian ATR Pastikan HGU bukan Kawasan Hutan
Presiden menyebut dirinya kerap menerima laporan dari masyarakat mengenai sengketa tanah sejak 2015. Laporan ia terima ketika bekunjung ke sejumlah desa.
"Selalu orang berkeluh kesah masalah sengketa lahan dan tanah, konflik lahan dan tanah. Penyebabnya apa? Masyarakat belum memiliki sertifikat tanah," tuturnya.
Oleh sebab itu, Kepala Negara pastikan masyarakat yang telah memegang sertifikat tidak bisa digugat. Ia juga berpesan untuk bersikap bijak apabila hendak menggadaikan atau menyekolahkan sertifikat.
"Saya titip hati-hati pegang sertifikat ini kalau mau dipakai jaminan atau agunan itu diitung betul bisa bayar apa ndak jangan sampai keleru ngitung," pungkasnya.
Pada kesempatan yang sama, Hadi Tjahjanto melaporkan, sebanyak 2.000 sertifikat yang diserahkan kali ini terdiri dari 1.122 sertipikat hasil PTSL kepada masyarakat di Kabupaten Cilacap dan Banyumas, serta 878 sertifikat hasil redistribusi tanah kepada masyarakat di Kabupaten Cilacap yang bersumber dari tanah timbul. "Sertipikat Redistribusi yang bersumber dari tanah timbul ini merupakan yang pertama kali dilakukan di Indonesia," ujar Hadi.
Hadir dalam kesempatan ini, Pj. Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana dan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni. (Ant/P-3)
Hingga kini banyak petani Indonesia masih berstatus gurem dengan kepemilikan lahan rata-rata kurang dari 0,5 hektare.
Tujuan redistribusi tanah adalah untuk mengadakan pembagian tanah dengan memberikan dasar pemilikan tanah sekaligus memberi kepastian hukum hak atas tanah.
Pemkab Garut menekankan pentingnya ketelitian dalam memastikan penerima tanah yang sah sehingga redistribusi harus tepat sasaran.
RA Summit Bali 2024 merupakan sebuah upaya untuk menyelaraskan kebijakan lintas institusi dalam tataran yang lebih detail untuk meruntuhkan ego sektoral.
Menteri AHY langsung menuju ke Markas Kodam VI Mulawarman untuk menyerahkan sertifikat tanah
AKSI kolektif untuk menjaga lingkungan kembali menunjukkan dampak nyata melalui inisiatif Blibli Tiket Action.
BADAN Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, memperkuat berbagai langkah antisipasi menyusul potensi munculnya siklon tropis di selatan Pulau Jawa.
Warga kehilangan akses terhadap makanan dan pendapatan harian akibat terputusnya aktivitas ekonomi.
TIM SAR kembali menemukan dua korban jiwa longsor Cilacap di hari keenam pencarian, Selasa, (18/11). Dengan begitu, berdasarkan data sementara hingga hari keenam operasi pencarian.
BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan bahwa tim pencarian dan pertolongan (Search and Rescue-SAR) kembali menemukan dua jenazah korban longsor Cilacap.
Di Cilacap tim Baznas membuka dapur air, memberikan layanan medis dasar, serta mendukung logistik kesehatan bagi tim SAR gabungan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved