Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Hadi Tjahjanto menyerahkan sertifkat kepada 250 warga di Desa Sukamukti, Ciamis.
Rata-rata dari total 250 warga penerima sertifikat redistribusi di Desa Sukamukti, Ciamis yang diberikan adalah penggarap dan hampir semua digunakan untuk pertanian dan berkebun.
"Ini sertifikat agar disimpan dengan baik. Bapak Ibu menerima sertifikat dari program strategi nasional redistribusi tanah," ujar Hadi kepada penerima sertifikat redistribusi di Ciamis pada Kamis (12/10).
Hadi berpesan kepada masyarakat apabila memang dibutuhkan, masyarakat bisa menggunakan sertifikat ini untuk peluang bisnis.
"Apabila ada peluang bisnis ini bisa digunakan untuk modal bisnis yaitu melalui koperasi. Tapi harus diberikan hak tanggungan yang resmi untuk usaha yang produktif, tidak boleh usaha konsumtif," ungkapnya.
Dengan pemberian sertifikat redistribusi ini, diharapkan ekonomi masyarakat meningkat dan manfaatnya benar-benar dirasakan.
Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa saat ini masih banyak wilayah lain yang masih menunggu untuk mendapatkan sertifikat redistribusi juga.
"Mudah-mudahan wilayah lain juga bisa selesai," ucapnya. (Fal/E-1)
Di Jawa Barat sudah ada beberapa daerah yang membebaskan BPHTB kepada masyarakat. Tapi Kabupaten Cianjur yang pertama.
Penyerahan sertikat tanah dilakukan dari pintu ke pintu
Perwakilan warga juga telah mengunjungi Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Kota Bogor untuk mempertanyakan kejelasan status tanah di perumahan Sentul City tersebut.
Untuk merealisasi target tersebut, Kementerian ATR menggandeng Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BON) Provinsi DKI Jakarta guna mempercepat proses pendataan dan pendaftaran.
31 orang pelapor tersebut hanya sebagian kecil dari warga Sentul City, karena diketahui sedikitnya ada 6 ribu warga yang diduga mengalami hal serupa.
Pihaknya segera memproses apabila ada laporan masyarakat terkait adanya pungli pengurusan sertifikat tanah.
Pemkab Garut menekankan pentingnya ketelitian dalam memastikan penerima tanah yang sah sehingga redistribusi harus tepat sasaran.
"Sekarang antar kementerian sedang singkronisasi DIM RUU dalam koordinasi Menko Perekonomian," tutur Tjahjo
ASIA Pulp & Paper (APP) Sinar Mas dan seluruh mitra pemasoknya secara resmi menyerahkan lebih dari 50.000 hektare lahan Hutan Tanaman Industri (HTI).
Kelima PP itu, kata dia, tentang Bank Tanah, Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, Penyelenggaraan Penataan Ruang, Kawasan Tanah Terlantar, Hak Pengelolaan dan Pemberian Hak Atas Tanah.
Komisi Bahtsul Masail Maudhu'iyah Muktamar NU akan membahas mengenai pandangan Islam tentang tanah dan konsep kepemilikannya.
TIM Ahli Wakil Presiden M Noor Marzuki meminta Waketum MUI Anwar Abbas meluruskan pernyataan tentang ketimpangan kepemilikan tanah oleh masyarakat dan swasta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved