Berita Terbaru Sertifikat Tanah Hari Ini

Masyarakat tidak Dipaksa Beralih ke Sertifikat Elektronik

Penggantian sertifikat analog menjadi sertifikat elektronik, dilakukan jika masyarakat secara sukarela datang ke kantor pertanahan atau melakukan jual-beli tanah.

Sertifikat Elektronik Minimalisir Sengketa Tanah di Pengadilan

Pihaknya telah mengeluarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang (Permen ATR) Nomor 1/2021 tentang Sertipikat Elektronik

Aturan Soal Sertifikat Elektronik, Kementerian ATR: Aman&Praktis

Sertifikat elektronik yang diterbitkan akan disahkan menggunakan tanda tangan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kolaborasi KPK-BPN-PLN Riau Selamatkan Aset Tanah Senilai Rp110,7M

Kepala Kanwil ATR/BPN Riau Syahrir mengatakan pihaknya memberikan apresiasi kepada PT PLN (Persero) atas sinergi ini sehingga sertifikat yang terbit sangat signifikan.

Presiden: Redistribusi Tanah untuk Tekan Ketimpangan Ekonomi

Pemerintah berkomitmen terus menjalankan program redistribusi aset kepada masyarakat di perdesaan dan lingkungan hutan.

6.200 Pemilik Tanah di Sumsel Terima Sertifikat

Sejauh ini masih ada 100 ribu lebih persil tanah yang sudah diukur namun belum dibuatkan sertifikatnya.

Pengecekan Sertifikat Tanah Full Elektronik Mulai Tahun Ini

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mulai menerapkan layanan Pengecekan Sertipikat Hak Atas Tanah (SHAT) secara elektronik mulai tahun ini.

10 Wakil Masyarakat Barito Utara Terima Sertifikat Tanah Simbolis

Penertiban sertifikat hak atas tanah bagi masyarakat akan dapat meminimalisir adanya sengketa dan konflik serta memberikan kepastian hukum dan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Presiden Bagikan 584 Ribu Sertifikat Tanah

Jokowi memastikan penyerahan sertifikat tanah sebagai program prioritas hingga akhir periode pemerintahan. Meskipun pada 2020, program itu sempat terkendala pandemi covid-19.

Mantan Pejabat BPN Jadi Tersangka Korupsi Rp1,4 Triliun

Kepala Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah DKI Jakarta, berinisial JY dan AH sebagai tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi senilai Rp1,4 triliun.

Simak Modus Empat Tersangka Mafia Tanah di Sumut

Para tersangka sudah mulai menggarap lahan PTPN II sejak 2000.

Kementerian ATR Bongkar 4 Kasus Mafia Tanah di Sumut

ATR/BPN mengungkapkan, ada empat kasus permasalahan mafia tanah di Sumatera Utara (Sumut) yang menjadi sorotan pemerintah.

Berantas Mafia Tanah, ATR/BPN Sertifikasi 10 Juta Tanah per Tahun

Kementerian ATR/BPN berupaya menangani kasus sengketa dan konflik pertanahan akibat mafia tanah. Salah satu upayanya dengan menyertifikasi jutaan bidang tanah tiap tahunnya.

Kementerian ATR Targetkan 8,3 Juta Sertifikasi Tanah di 2021

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) targetkan 8.353.000 sertifikasi hak atas tanah (SHAT) dan 7.093.000 peta bidang tanah (PBT) di 2021.

Polisi Tangkap Penipu dan Pemalsu Sertifikat Tanah Rp6 Miliar

Direktur Reserse Kriminal Umum Kombes Tubagus Hidayat menjelaskan modus operandi para pelaku yakni membujuk korban untuk meminjamkan sertifikat tanahnya.

Kompolnas Soroti Dugaan Pungli PTSL Rp4 Miliar di Tegal

KOMISIONER Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti menyoroti dugaan pungutan liar yang dilakukan aparat pemerintah di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah.

Kementerian ATR Ingin Berantas Spekulan Tanah di Kawasan Industri

Menteri ATR/BPN menegaskan, pihaknya akan melawan praktek tersebut dengan melakukan pengawasan yang didukung dengan Undang-Undang Cipta Kerja.

Kementerian ATR Didorong Perkuat Komunikasi di Medsos

Emrus menyebut, dalam komunikasi, memang ada metode membolak-balikan pesan untuk mengaburkan maksud dan tujuan, serta membuat lawan menjadi lemah.

Mafia Tanah Pakai Buzzer, Kementerian ATR Gandeng Polri

Buzzer-buzzer, menurut Kementerian ATR/BPN, membuat kegaduhan dan memutarbalikkan fakta. Mereka melawan kementerian dan melakukan playing victim alias seolah-olah menjadi korban.

Kementerian ATR Targetkan 7 Juta Sertifikasi Tanah Rampung Tahun I

Pihaknya semula menargetkan pemberian 10 juta bidang tanah, namun diturunkan menjadi 7 juta bidang tanah.  

Mengharap Keampuhan Desain Olahraga Daerah

Nasib Guru Non-ASN dan Upah Minimum Provinsi

Konstitusionalitas Pilkada Langsung

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia