Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
PRESIDEN Joko Widodo menyerahkan 584.407 sertifikat tanah kepada masyarakat di 273 kabupaten/kota yang tersebar di 26 provinsi.
Adapun penyerahan sertifikat dilaksanakan secara serentak, namun terpisah. Di Istana Negara, sertifikat tanah diserahkan langsung oleh Kepala Negara kepada sejumlah perwakilan penerima. Sisanya, diserahkan ke berbagai daerah secara daring.
Jokowi, sapaan akrabnya, menyebut penyerahan sertifikat tanah merupakan program prioritas yang terus dilakukan hingga akhir periode pemerintahan.
Baca juga: January Effect Dibayangi Peningkatan Kasus Covid-19 dan Lockdown
"Penyerahan sertifikat tanah ini adalah komitmen yang sudah berulang kali saya sampaikan. Komitmen pemerintah untuk terus mempercepat penyertifikatan tanah di seluruh Indonesia," imbuhnya.
Percepatan wajib dilakukan, karena pada 2015 baru sekitar 46 juta bidang tanah yang sudah tersertifikasi. "Berdasarkan data Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), seharusnya sudah 126 juta bidang tanah yang disertifikatkan. Artinya, masih ada 80 juta bidang yang belum punya kepastian hukum," jelas Jokowi.
Kepala Negara pun mendorong Kementerian ATR untuk bekerja cepat dan melakukan terobosan. Dengan begitu, seluruh tanah di Indonesia bisa disertifikasi dan diberikan kepada masyarakat sebagai pemilik sah.
Baca juga: Jokowi Targetkan Vaksinasi Rampung Tahun Ini
Dalam beberapa tahun terakhir, arahan Presiden mampu dieksekusi dengan baik. Pada 2017, Kementerian ATR menerbitkan 5,4 juta sertifikat tanah. Setahun berselang, 9,3 juta sertifikat diserahkan kepada masyarakat. Lalu pada 2019 sebanyak 11,2 juta sertifikat selesai dikerjakan.
Sayangnya, pada 2020 capaian mengendur akibat pandemi covid-19. "Target penyertifikatan tanah pada 2020 sebanyak 11 juta. Namun karena pandemi, realisasinya sebesar 6,8 juta. Tetapi itu sudah sangat besar dibandingkan dengan capaian masa lampau. Ketika dalam satu tahun hanya selesai 500 ribu," pungkas dia.(OL-11)
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved