Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo meminta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk menyelesaikan proses vaksinasi dalam kurun waktu satu tahun.
Awalnya, Budi memberikan proyeksi masa vaksinasi selama 15 bulan. Namun, Kepala Negara memandang proyeksi itu terlalu lama.
"Kemarin saya mendapatkan informasi hitung-hitungan Pak Menteri Kesehatan kalau proses vaksinasi itu 15 bulan. Tapi saya tawar. Kurang dari setahun harus selesai," ujar Jokowi, sapaan akrabnya, di Istana Negara, Selasa (5/1).
Dia menyadari target tersebut bukan hal yang mudah untuk dicapai. Oleh karena itu, Jokowi meminta seluruh pihak untuk bekerja lebih keras dengan metode yang luar biasa. Sehingga, Indonesia bisa segera bangkit dari dampak pandemi covid-19.
Baca juga: Presiden Jokowi Divaksinasi Covid-19 pada 13 Januari
"Pademi ini harus bisa kita atasi. Sehingga, kita bisa kembali beraktivitas normal seperti biasa," pungkas Presiden.
Pemerintah, lanjut Jokowi, memiliki stok 3 juta dosis vaksin covid-19. Dari jumlah tersebut, sebanyak 700 ribu vaksin telah didistribusikan ke 34 provinsi di Tanah Air, sebagai persiapan vaksinasi perdana.
Dia menambahkan bahwa 15 juta vaksin dalam bentuk bahan baku akan tiba di Indonesia pada peka depan. Kemudian, bahan baku vaksin tersebut akan diproduksi PT Bio Farma (Persero). "Kalau sudah jadi langsung kita kirim lagi ke daerah-daerah," tutupnya.(OL-11)
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved