Headline
Pemerintah tetapkan 1 Ramadan pada Kamis, 19 Februari 2026.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo menyerahkan sertifikat tanah kepada masyarakat di lokasi Food Estate, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatra Utara, Selasa (27/10).
Selain itu, Jokowi juga akan menyerahkan 2.000 ribu sertifikat tanah ke masyarakat se-Sumatra Utara.
Kadis Kominfo Humbahas, Hotman Hutasoit, Selasa (27/10), mengatakan, kunjungan Presiden akan dirangkai dengan kegiatan menanam bawang merah, tepatnya di Desa Siriaria. Selanjutnya, Jokowi meninjau embung Food Estate dan infrastruktur pipanisasi di lokasi tersebut.
Rangkaian acara penyerahan sertifikat tanah hanya dihadiri 100 orang undangan yang dilengkapi hasil swab kepada Protokoler Kepresidenan atau Paspampres. (OL-14)
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Kehadiran kawasan food estate secara otomatis akan memicu pembangunan aksesibilitas yang selama ini terbatas, mulai dari jalan raya, pelabuhan, hingga bandara.
"Petani harus ditempatkan sebagai subjek utama. Subjek berarti punya hak yang jelas atas tanahnya, punya ruang menentukan pilihan usaha taninya, punya posisi tawar di pasar,"
Konsolidasi dilaksanakan Zoom pada 5–15 Agustus dan kemudian dilanjutkan dengan kunjungan lapangan ke wilayah prioritas pada September mendatang.
NEGARA yang merusak tanahnya ialah negara yang menghancurkan dirinya sendiri.
Buku Pokok-Pokok Pikiran Ketahanan Pangan Nasional Menuju Kedaulatan Pangan diluncurkan di Bandung, Selasa (29/4).
Aalah satu tantangan besar yang dihadapi Indonesia adalah ketergantungan pada impor beras hingga 2 juta ton/tahun setelah berakhirnya swasembada beras di 1993.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved