PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) jalin kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam hal pengamanan aset yang dimiliki perseroan.
Wakil Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menuturkan, PLN kembali menerima 806 sertifikat dengan luas mencapai 154 ribu meter persegi yang tersebar di Provinsi Bali dari Kementerian ATR/BPN. Adapun total nilai aset yang diserahkan mencapai Rp512 miliar.
"Dukungan dari ATR/BPN dan KPK tidak surut dan justru makin kuat, kami yakin dan optimis bahwa pekerjaan besar ini diselesaikan baik," ujar Darmawan dikutip dari website resmi BUMN, Jakarta, Kamis (22/10).
Ia menuturkan, total penyelamatan aset hingga Oktober 2020 mencapai 6.500 sertifikat dari 18.239 bidang tanah yang sudah melalui tahap pengukuran oleh BPN. Jumlah tersebut termasuk sertifikat yang diserahkan pada acara koordinasi tata kelola aset di lima provinsi dan dari laporan seluruh Unit Induk PLN di seluruh Indonesia.
Baca juga : AP II Perluas Portofolio ke Sektor Energi Terbarukan
PLN, kata Darmawan, memiliki kurang lebih 93 ribu persil bidang tanah yang harus dilegalkan dan disertifikasi sebagai aset milik negara yang dipercayakan kepada PLN.
"Dengan total aset lebih kurang 1.600 triliun, yang sebagian merupakan aset-aset berupa tanah dan lahan operasi PLN, tentu itu merupakan pekerjaan besar dan tantangannya sungguh tidak mudah," ungkap Darmawan.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengapresiasi PLN bersama Kementerian ATR/BPN untuk mengamankan aset negara dengan melakukan sertifikasi tanah. Menurutnya, sertifikasi ini merupakan salah satu upaya pencegahan korupsi dan penyalahgunaan aset negara.
“Kami menyampaikan apresiasi dan pengharagaan temasuk kepada PLN yang telah bersinergi. Ini sebagai upaya penyelamatan aset dalam rangka meningkatakan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik serta menutup celah korupsi," imbuh Lili. (OL-7)
