Sabtu 17 Oktober 2020, 04:20 WIB

Bank Tanah Libas Habis Mafia Tanah

(Des/E-2) | Ekonomi
Bank Tanah Libas Habis Mafia Tanah

ANTARA FOTO/HumasBPNKendari/JJ/hp.
MENTERI AGRARIA SERAHKAN SERTIFIKAT TANAH DI KOLAKA TIMUR:

 

MENTERI Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil menekankan pentingnya keberadaan bank tanah untuk menghapus praktik mafia tanah yang selama ini menguasai banyak tanah.

Keberadaan bank tanah merupakan salah satu poin yang diatur di bagian keempat mulai Pasal 125 UU Cipta Kerja yang baru saja disetujui DPR untuk disahkan Presiden. Sebelum adanya UU itu, selama ini banyak tanah yang menganggur atau telantar dan dikuasai oleh mafia tanah.

"Jadi, kalau ada tanah tidak diurus, ada transisi yang baik, pemerintah masuk, semua terlibat dari awal. Biasanya, mafia tanah yang kuat, dia yang kuasai banyak tanah," ungkap Sofyan dalam konferensi pers secara daring, kemarin.

Tanah-tanah yang telantar itu, sambungnya, tak jarang berujung sengketa. Akibatnya, sering muncul ketidakadilan karena pihak yang memiliki kekuatan besar yang akhirnya akan menguasai tanah sengketa tersebut.

"Selama ini dirampok orang, siapa yang kuat, dia yang dapat. Itu di Sukabumi, ada 1.000 hektare, orang tahu tidak siapa yang menguasai di sana? Itu nanti kita masukkan ke bank tanah," tegas Sofyan.

Secara teknis, tanah telantar itu ialah tanah yang tidak pernah diurus, tidak dipedulikan pemiliknya, atau bahkan pemiliknya tidak tahu lokasinya. Lewat UU Cipta Kerja, tanah itu akan diambil alih oleh bank tanah.

"Ada tanah seseorang yang sudah ada pemiliknya, tetapi pemiliknya punah, sudah pergi ke luar negeri, itu diambil bank tanah asetnya. Itu karena kebanyakan tanah, telantar. Jika Anda merasa memiliki dan peduli, pasti Anda kerja sama dengan petani supaya bermanfaat. Itu bukan tanah telantar namanya," tegas Sofyan.

Dia menambahkan, tanah-tanah adat tidak akan menjadi objek tanah yang akan dirampas oleh bank tanah, terlebih tanah adat yang telah ditetapkan peraturan daerah.

Di UU Cipta Kerja, bank tanah berfungsi melaksanakan perencanaan, perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pendistribusian tanah. Bank tanah akan berbentuk badan yang terdiri dari komite, dewan pengawas, dan badan pelaksana. Jadi, bank tanah, dikatakan Sofyan, akan dibuat layaknya korporasi. (Des/E-2)

Baca Juga

Antara/Dhemas Reviyanto

BI Beli SBN Pemerintah Rp473,2 Triliun pada 2020

👤Despian Nurhidayat 🕔Jumat 22 Januari 2021, 06:30 WIB
Pendanaan dan pembagian beban dalam APBN itu bertujuan memulihkan ekonomi nasional yang terdampak badai pandemi...
Antara/Zabur Karuru

PUPR Targetkan Pengalihan BPWS Lebih Awal

👤M. Iqbal Al Machmudi 🕔Jumat 22 Januari 2021, 05:10 WIB
Keputusan itu mengacu Perpres 112/2020 terkait pembubaran lembaga nonstruktural. Nantinya, ada pengalihan aset milik BPWS senilai Rp1,2...
Antara/Septianda Perdana

BRI: Menumbuhkan Kredit Jadi Tantangan 2021

👤Fetry Wuryasti 🕔Jumat 22 Januari 2021, 01:10 WIB
Pada 2020 lalu, pertumbuhan kredit di Bank BRI minus 2,42% akibat nasabah perorangan hingga korporasi terdampak pandemi...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya