Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Pernah membaik di 2015. Indeks daya saing global kita berada di peringkat 34. Namun, setelah itu, up and down. Bahkan, di 2019 kita terpuruk di peringkat 50. Padahal, dari faktor makro kita membaik
Presiden meminta kedua rancangan regulasi ini kembali dilanjutkan pembahasannya dan tidak perlu dari awal.
Jika kemudian dikatakan bahwa dari awal tidak ada masalah, politikus dari dapil Sumatera Utara II itu menilai kurang tepat.
"Overlapping UU atau PP yang sebelumnya ada itu membuat iklim investasi kita memburuk, itu yang harus kita perbaiki," kata ekonom Universitas Gajah Mada (UGM) Mudrajad Kuncoro.
Menko Polhukam Mahfud MD menyebut Presiden Jokowi telah mempelajari RUU itu. Hasilnya, pemerintah memutuskan menunda pembahasan RUU tersebut.
Pemerintah memiliki komitmen penuh untuk menutup pintu terhadap paham-paham lain terutama komunisme untuk dijalankan di Tanah Air.
Mulyono menjelaskan saat ini RUU HIP sudah masuk ranah pemerintah. Namun, pemerintah meminta DPR untuk menyerap aspirasi masyarakat lebih luas lagi untuk peraturan itu.
PAN tidak keberatan apabila pandangan fraksi- fraksi dibuka ke publik. Dengan demikian, akan terlihat pihak yang menolak RUU tersebut.
Pembahasannya pun akan dilakukan secara seksama dan tidak mengejar target untuk segera rampung.
Pembahasan RUU PPRT sudah diajukan sejak 2004 di DPR.
Kesalahan dalam RUU HIP tidak hanya per pasal, tetapi juga per kalimat. Rumusan norma sebisa mungkin harus menghindari ambiguitas dan multiinterpretasi.
PDIP sebagai pengusul RUU HIP merasa heran dengan sikap partai-partai lain di DPR yang menjadi sangat vokal menolak RUU HIP. Padahal sebelumnya tak ada partai yang menolak
Menurut Leo, RUU Cipta Kerja bisa menyediakan kemudahan-kemudahan berinvestasi dan membuka usaha yang berimplikasi pada penyerapan tenaga kerja.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) imbau masyarakat agar hentikan kegaduhan terkait RUU HIP dan mengapresiasi dan menghargai langkah pemerintah menunda pembahasan RUU itu
Mantan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudi Latif, menjelaskan kesalahan dalam RUU HIP tidak hanya per pasal melainkan per kalimat.
"Kalau alasannya untuk memperkuat BPIP. Buat saja RUU BPIP. Pancasila jangan didistorsi dengan RUU HIP. Pancasila sudah ada dalam pembukaan UUD NRI 1945 (konstitusi)."
Salah satu muatan dalam RUU ini adalah kemudahan berinvestasi. Hal itu sangat penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Kita harus mengawal, melihat, dan mencermatinya. Jangan sampai masyarakatnya udah diem tiba-tiba disahkan menjadi undang-undang
"Ikut pemerintah. Karena RUU tidak akan bisa dibahas tanpa persetujuan pemerintah," ujar Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin, dalam keterangannya, Rabu, (17/6).
"DPR jangan memaksakan pembahasan RUU Cipta Kerja selesai dalam waktu dekat. Karena tidak hanya UMKM yang dibicarakan di situ, tapi multiaspek."
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved