Headline
IKN bisa menjadi ibu kota Provinsi Kalimantan Timur.
Sebelumnya aturan akan dibuat dalam RUU Penyiaran. Namun, pemerintah menyertakan aturan tersebut dalam draft RUU Cipta Kerja yang diusulkan pada DPR.
Komisioner Komnas Perempuan Theresia Iswarini mendorong DPR untuk mengesahkan RUU Pekerja Rumah Tangga (PPRT), sebab kehadiran negara dibutuhkan untuk pengakuan PRT.
Yang lebih penting saat ini adalah penguatan pada penerapan Pancasila. Khususnya terkait dengan sila kelima, yang adalah perwujudan kejahteraan sosial.
Ketua Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah mengatakan semangat RUU Cipta Kerja adalah memudahkan bisnis dan investasi.
Ini mungkin penarikan RUU terbanyak yang pernah ada. Tapi memang kondisi pandemi ini harus realistis
"Lembaga sudah ada, kantor juga sudah ada kenapa harus kita lebur lagi. Belum ada urgensinya. Saat ini DPR fokus selesaikan RUU Omnibus Law untuk kemudahan dunia usaha."
RUU Cipta Kerja ini diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah lama hadir di Indonesia yakni keruwetan regulasi dan investasi.
Dengan penetrasi internet dan telepon yang makin meluas, penyadapan besar-besaran nyatanya justru dilakukan bukan oleh negara.
"DPR diharapkan mau terbuka transparan, menerima masukan baik penyelenggara, akademisi, dan masyarakat sipil sehingga bisa dibicarakan mendalam."
Untuk pertama kalinya setelah reformasi angka keterwakilan perempuan di DPR menyentuh 20% dan kita perlu apresiasi kerja-kerja partai yang mendukung pelibatan dan keterwakilan perempuan
“Tidak perlu menunggu 60 hari. Terlalu lama. Jika DPR tidak segera mengambil keputusan, aksi-aksi massa akan terus terjadi.”
Mirisnya yang terjadi saat ini masih banyak tumpang-tindih regulasi antara pusat dan daerah.
Rosnaini Daga menilai RUU Cipta Kerja mendesak untuk segera disahkan demi menyelamatkan pengangguran dan korban PHK di masa pandemi Covid-19.
"DPR baru mengadakan pemilu nasional serentak (pilpres,DPR, dan DPD) pada 2029. Di 2024 DPR masih melakukan lima pemilihan, itu tidak efektif."
Salah satu alasan penolakan ialah tidak masuknya Tap MPRS/XXV/1966 tentang Larangan Ajaran Komunisme/Marxisme sebagai konsideran.
"Pak SBY menurut saya jangan juga cuma lempar isu. Kalau ada yang diketahui silahkan sampaikan saja ke publik jangan disimpan-simpan juga."
Wacana ini tidak mengganggu siklus penyelenggaraan pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg). Pilpres dan pileg tetap dilaksanakan sebagai pemilu serentak pada 2024
Salah satunya, sudah disepakati pasal mengenai Trisila dan Ekasila dalam RUU HIP untuk dihapus.
Lantaran RUU tersebut merupakan inisiatif DPR, Mahfud menyatakan kelanjutannya berada di tangan parlemen bukan pada pemerintah.
Mengenai pembahasan RUU Cipta Kerja di DPR, kita berpendapat bahwa spirit kemudahan perizinan dan memangkas berbelit-belitnya prosedur perizinan usaha patut diapresiasi.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved