DPR dan Pemerintah Tarik 16 RUU

PEMERINTAH dan DPR sepakat bahwa akan menarik 16 rancangan undang-undang (RUU) dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020. Dua RUU ditukar RUU baru, kemudian ada empat RUU baru yang dimasukkan.

Dengan demikian, target Prolegnas Prioritas 2020 tinggal 38 RUU dari semula 50 RUU. Pemangkasan target legislasi tersebut menyusul dampak pandemi covid-19.

DPR merasa tidak bisa menyelesaikan seluruh RUU yang telah dicanangkan hingga batas waktu Oktober 2020. “Ini mungkin penarikan RUU terbanyak yang pernah ada. Tapi memang kondisi pandemi ini harus realistis,” ucap Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas dalam rapat kerja evaluasi Prolegnas RUU Prioritas 2020 di kompleks parlemen, Jakarta, kemarin.

Supratman mengatakan Komisi III DPR menambah pembahasan RUU Jabatan Hakim dan RUU tentang Kejaksaan. Adapun pemerintah yang diwakili Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum dan HAM) Yasonna Laoly menambahkan RUU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

UU prolegnas prioritas yang diganti Baleg DPR ialah RUU Penyadapan menjadi RUU Bank Indonesia. Pemerintah mengganti RUU Keamanan Laut menjadi RUU Landas Kontinen Indonesia.

“Pemerintah pada prinsipnya sependapat dengan Badan Legislasi DPR untuk melakukan penyempurnaan prolegnas dari segi substansi maupun dari segi kuantitas yang lebih realistis dan sesuai dengan keputusan hukum,” tutur Yasonna.

Dengan usulan tersebut, saat ini ada 14 RUU inisiatif pemerintah dalam Prolegnas Prioritas 2020, termasuk omnibus law RUU Cipta Lapangan Kerja (Ciptaker). Yasonna berharap pemerintah dan DPR dapat menyelesaikan daftar yang ada hingga batas waktu Oktober 2020.

“Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota Baleg yang tetap melakukan pembahasan dan evaluasi
Prolegnas Prioritas 2020 walaupun saat ini kita dihadapkan pada keadaan pandemi covid-19 yang kita harapkan segera berlalu,” jelas Yasonna.

RUU yang ditarik antara lain RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS), RUU Pertanahan, RUU Kehutanan, RUU Perikanan, RUU Jalan, dan RUU Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (Uta/Medcom/P-2)