Kamis 09 Juli 2020, 16:16 WIB

Pasal Pidana RUU PDP Diminta Dihapuskan

Putri Rosmalia Octaviyani | Politik dan Hukum
Pasal Pidana RUU PDP Diminta Dihapuskan

Ilustrasi
Perlindungan data pribadi

 

PASAL-pasal terkait pengenaan sanksi pidana dalam RUU Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) sebaiknya dihapus, alasannya sanksi pidana dianggap sudah cukup lengkap dalam aturan lain, termasuk UU hukum pidana.

"Pengenaan sanksi pidana diusulkan dihapuskan agar tidak tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku," ujar Sekjen Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI), Marwan O Baasir, dalam rapat dengar pendapat umum dengan Komisi II DPR, Kamis, (9/7).

Marwan mengatakan, dalam UU PDP nantinya juga harus dijelaskan mengenai teknis pengenaan sanksi pidana. Pada kondisi apa sanksi pidana akan bisa dijatuhkan.

"Harus dijelaskan juga pada kondisi bagaimana dinyatakan terjadi kegagalan perlindungan data,' ujar Marwan.

Baca juga : Esktraidisi Maria Sekedar Tutupi Kegagalan Atas Djoko Tjandra

Selain itu, Marwan juga mengatakan agar sebaiknya sanksi denda dibuat lebih ringan. Hal itu guna menjaga keberlangsungan industri lokal Indonesia.

Anggota Komisi I DPR, Charles Honoris, mengatakan bahwa kajian mengenai usul penghapusan sanksi pidana perlu dilakukan. Hal itu untuk menghindari potensi tumpang tindih aturan seperti yang dikhawatirkan ATSI.

"Saya setuju tidak ingin ada tumpang tindih regulasi dan ancaman pidana. Kalau sudah ada di aturan lain kenapa harus muncul di UU ini," ujar Charles.

Anggota Komisi I DPR, Christina Aryani, mengatakan bahwa tujuan dibuatnya RUU PDP adalah untuk menyediakan payung hukum terkait PDP yang belum ada sebelumnya. Penghilangan sanksi pidana harus lebih dulu memiliki kejelasan dan kepastian bahwa esensi RUU PDP tidak akan berkurang. (OL-2)

 

Baca Juga

Instagram Rachel Vennya

Rachel Vennya Dicecar 35 Pertanyaan di Polda Metro Jaya

👤Mediaindonesia.com 🕔Jumat 22 Oktober 2021, 02:08 WIB
Kuasa hukum mengatakan materi pemeriksaannya oleh penyidik masih seputar kronologi kasus yang menjerat...
MI/ M Irfan

Ini Catatan MAKI Atas Kinerja Kejagung Kalah Moncer dari Polri

👤Mediaindonesia.com 🕔Kamis 21 Oktober 2021, 23:06 WIB
Citra positif ejaksaan (71 persen), MA dan MK (73 persen), tetapi lebih rendah dari citra positif Polri (77...
ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Korupsi Perum Perindo Terkait Transaksi Fiktif Rp149 Miliar

👤Tri Subarkah 🕔Kamis 21 Oktober 2021, 20:45 WIB
Menurut Leonard, penetapan tersangka ini dilakukan setelah jaksa penyidik memeriksa tujuh orang saksi. Namun hanya dihadiri oleh empat...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Sukses PON Papua 2021 Pemerataan Pembinaan di Seluruh Pelosok Negeri

Sukses prestasi ditandai dengan tercipta banyak rekor meski penyelenggaraan multiajang olahraga terakbar Tanah Air itu digelar di masa pandemi covid-19.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya