Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
Deputi III Kemenkopolhukam Sugeng Purnomo mengungkapkan, setidaknya, ada empat jenis aset yang bisa dirampas dari petugas berdasarkan draf RUU Perampasan Aset.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memastikan pihaknya akan segera membahas RUU tentang Tindak Pidana Perampasan Aset. Pembahasan akan dilakukan dengan sangat hati-hati.
Menkopolhukam Mahfud MD menyebut draf Rancangan undang-undang (RUU) Perampasan Aset akan segera dikirim ke Dewan Perwakilan Rakyat. Kemungkinan pekan depan.
Santoso mengatakan, pihaknya secara terbuka menerima draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dari Pemerintah untuk memberikan kejelasan kepada publik.
Mantan Hakim Mahkamah Agung (MA) Gayus Lumbuun menyebut kunci dari perampasan aset tetap berada di penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung maupun Kepolisian.
Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, mengatakan Kejaksaan Agung harus meningkatkan lembaganya. Bahkan, kalau bisa dibuat setingkat menteri.
PRAKTISI Hukum Ridwan Darmawan mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang terkait Perampasan Aset.
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menargetkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana dapat disahkan pada Juni 2023.
KETIDAKPASTIAN beleid RUU Perampasan Aset untuk dibahas yang kemudian disahkan memang tidak bisa dilepaskan dari sikap fraksi yang ada di DPR.
Kejakasaan Agung tengah menggodok Direktorat Pemulihan Aset Kejagung menjadi sebuah badan tersendiri.
Kejaksaan Agung didukung untuk mendorong penguatan Direktorat Pemulihan Aset di dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
Penyelesaian RUU Perampasan sejauh ini hanya masih sebatas wacana dan belum terelasisakan oleh pemerintah maupun DPR.
MANTAN Kepala PPATK Yunus Husein menyatakan bahwa tak kunjung selesainya pembahasan RUU Perampasan Aset kemungkinan besar karena ada hambatan.
Anggota Komisi III DPR Taufik Basari mengatakan sikap tersebut sudah tepat mengingatkan untuk secepatnya menyelesaikan tunggakan penyelesaian pembahasan RUU Perampasan Aset.
Presiden Joko Widodo mendorong kementerian/lembaga pemerintah serta DPR RI untuk mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset.
MAKI mendorong Presiden Joko Widodo untuk membuat Perppu Perampasan Aset
Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana, pihaknya masih mempelajari draf-draf yang dimaksud.
Pemerintah akan segera mengirimkan surat perintah presiden (Supres) terkait Rancangan RUU tentang Perampasan Aset sebelum DPR RI memasuki masa reses pada 14 April 2023.
MENKO Polhukam Mahfud MD amat lantang, vokal, dan berani mengungkap transaksi janggal bernilai triliunan rupiah di salah satu instansi kementerian.
Pihaknya berjanji segera membahas RUU Perampasan Aset sesuai dengan permintaan Presiden Joko Widodo. DPR masih menunggu draf, naskah akademik, dan surat presiden.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved