Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan pihaknya akan segera membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Tindak Pidana Perampasan Aset. Pembahasan akan dilakukan dengan sangat hati-hati.
"Pembahasan akan dilakukan secara komprehensif dan hati-hati," ujar Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (9/5) malam.
Formula itu diterapkan lantaran perlunya sinkronisasi antara RUU Perampasan Aset dan sejumlah peraturan-perundangan lain yang berkaitan. Jangan sampai, karena dibahas dengan tidak teliti, aturan baru itu menimbulkan pro dan kontra di kemudian hari.
Baca juga: Kunci Perampasan Aset ada di Penegakan Aparat Hukum
"Ini kan juga menyangkut beberapa aturan yang mesti disinkronkan mengenai hal-hal yang tentunya juga akan menimbulkan dinamika yang ada. Itu yang akan terjadi bila kita tidak hati-hati," jelasnya.
DPR memastikan akan langsung bergerak cepat membahas calon beleid tersebut usai reses yang berakhir pada Senin (15/5) pekan depan. Surat presiden (surpres) terkait RUU itu juga sudah dikirimkan oleh Presiden Joko Widodo ke DPR pada Jumat (5/5) pekan lalu.
Baca juga: Pengamat Setuju Badan Pemulihan Aset di Kejagung Diperkuat
"Karena pada saat ini kami masih reses tentunya nanti pada masa sidang akan diproses sesuai mekanisme," tandasnya. (Z-11)
Penting bagi DPR untuk dapat membedakan sistem perampasan aset IN REM yang ditujukan pada aset dan perampasan aset pidana yang ditujukan pada pelaku tindak pidana.
Zaenur menjelaskan bahwa konsep perampasan aset yang dilakukan tanpa melalui proses hukum pidana, akan dilakukan melalui jalur perdata.
Pemerintah maupun DPR tak kunjung mengesahkan RUU Perampasan Aset. KPK menilai calon beleid itu penting untuk penindakan kasus rasuah.
Berbagai penerapan mekanisme pendanaan parpol dapat menjadi celah korupsi jika internal parpol tidak ada komitmen yang kuat terhadap penegakan anti-korupsi.
Supratman menuturkan proses pembentukan undang-undang harus melalui mekanisme politik dengan persetujuan berbagai partai politik khususnya yang berada di legislatif.
Prasetyo menjelaskan pemerintah saat ini memilih untuk berkomunikasi dengan DPR RI untuk mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
Dinas Kebudayaan Jakarta pada tahun anggaran 2022-2024 mengelola anggaran untuk kegiatan Pergelaran Kesenian Terpilih (PKT) dan Pergelaran Seni Budaya Berbasis (PSBB) Komunitas
Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita uang pengganti Rp11,8 triliun, atas kasus dugaan suap pemberian ekspor minyak kelapa sawit atau CPO. Dana itu berasal dari terdakwa Wilmar Group.
Pemerintah Singapura memutuskan untuk menolak permohonan penangguhan buronan kasus dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el), Paulus Tannos.
KMI mendesak Kejagung segera memeriksa petinggi perusahaan BUMN itu dalam kasus dugaan korupsi yang terungkap dari audit independen Nusantara Parameter Index (NPI).
WAKTU pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (pilkada) serentak masih dibahas di DPR
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved