Berharap RUU Perampasan Aset Segera Dibahas, KPK Penting Berikan Efek Jera

Pemerintah maupun DPR tak kunjung mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai calon beleid itu penting untuk penindakan kasus rasuah.

“Penanganan perkara tindak pidana korupsi di KPK, saat ini, tidak hanya untuk memberikan efek jera bagi para pelakunya, namun juga, mengoptimalkan asset recovery-nya,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada Metrotvnews.com, hari ini.

Budi mengatakan, RUU Perampasan Aset penting untuk memaksimalkan pengambilan aset koruptor yang berasal dari uang korupsi. Saat ini, KPK masih melakukan pengkajian untuk memaksimalkan pengembalian kerugian negara.

“Kami di internal (KPK) masih melakukan pembahasan dan pengkajian,” ucap Budi.

Sebelumnya, pembahasan RUU Perampasan Aset dipastikan bakal dikebut, usai revisi KUHAP tuntas. Saat ini, pembahasan revisi KUHAP masih berproses di Komisi III DPR.

"Kalau perampasan aset langsung gas (usai KUHAP beres)," kata Wakil Ketua DPR Adies Kadir di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 27 Mei 2025. (Can/P-1)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Akhmad Mustain