Berita Terbaru Perampasan Aset Hari Ini

Perampasan Aset Zarof Ricar harus Maksimal

Anggota Komisi III DPR RI Adang Daradjatun mendesak negara untuk merampas sebanyak-banyaknya aset milik mantan pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar.

Sasaran Utama Perampasan Aset Pengembalian Kerugian Negara

Penting bagi DPR untuk dapat membedakan sistem perampasan aset IN REM yang ditujukan pada aset dan perampasan aset pidana yang ditujukan pada pelaku tindak pidana. 

Skema Perampasan Aset Tetap Berdasarkan Putusan Pengadilan

Zaenur menjelaskan bahwa konsep perampasan aset yang dilakukan tanpa melalui proses hukum pidana, akan dilakukan melalui jalur perdata.

Berharap RUU Perampasan Aset Segera Dibahas, KPK: Penting Berikan Efek Jera

Pemerintah maupun DPR tak kunjung mengesahkan RUU Perampasan Aset. KPK menilai calon beleid itu penting untuk penindakan kasus rasuah.

Perampasan Aset Lebih Efektif Cegah Korupsi daripada Penambahan Anggaran Parpol

Berbagai penerapan mekanisme pendanaan parpol dapat menjadi celah korupsi jika internal parpol tidak ada komitmen yang kuat terhadap penegakan anti-korupsi.

Kemenkum Segera Komunikasi dengan Baleg untuk RUU Perampasan Aset

Supratman menuturkan proses pembentukan undang-undang harus melalui mekanisme politik dengan persetujuan berbagai partai politik khususnya yang berada di legislatif.

Perppu Perampasan Aset, Mensesneg: Presiden Belum Berniat

Prasetyo menjelaskan pemerintah saat ini memilih untuk berkomunikasi dengan DPR RI untuk mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

RUU Perampasan Aset, Kejagung: Presiden Pahami Kebutuhan Penegak Hukum

Calon beleid itu penting untuk memaksimalkan pengambilan aset atas tindak pidana korupsi yang sudah terjadi.

Bahlil Minta Fraksi Golkar DPR Kaji RUU Perampasan Aset

Fraksi Partai Golkar DPR RI tengah mengkaji Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.

Yusril Sebut tak Ada Urgensi Prabowo Keluarkan Perppu Perampasan Aset

Yusril Ihza Mahendra menilai tidak ada urgensi bagi Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan perppu Perampasan Aset. 

Anggota Baleg DPR RI Dukung Presiden Prabowo Percepat Pembahasan RUU Perampasan Aset

ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi PKS, Muhammad Kholid mendukung percepatan pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset

NasDem Dukung Pembahasan RUU Perampasan Aset Dipercepat

ANGGOTA Komisi III DPR Fraksi Partai NasDem Rudianto Lallo mendukung percepatan pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. 

RUU Perampasan Aset Jangan Sampai Dibuat Abuse of Power

Adies mengatakan RUU Perampasan Aset akan disinkronisasi dengan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

RUU Perampasan Aset, Yusril: Pemerintah Tunggu Kesiapan DPR

Menurut Yusril, Pemerintah siap sedia kapan saja untuk membahas RUU yang inisiatifnya telah diajukan DPR sejak tahun 2003 tersebut.

Prabowo Punya Modal Besar Golkan RUU Perampasan Aset

PRESIDEN Prabowo Subianto dinilai memiliki modal besar untuk merealisasikan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana (RUU PATP).

NasDem Dukung Percepatan Pembahasan RUU Perampasan Aset

Rudianto memahami banyak pihak yang menginginkan kehadiran RUU Perampasan Aset. Karena penting dalam upaya pemberantasan korupsi belum tuntas sampai ke akar.

Prabowo Dinilai Kembali ke Aslinya Saat Bersama Buruh

Presiden Prabowo Subianto seperti kembali ke jati dirinya saat berdialog dengan buruh pada May Day 2025 di Monas, Jakarta.

Di Depan Buruh, Prabowo Janjikan RUU Perampasan Aset

Kepala Negara menekankan bahwa tidak boleh ada kompromi terhadap pelaku korupsi yang enggan mengembalikan hasil kejahatannya.

Pukat UGM: Tak Perlu Penjara Khusus Koruptor, Sahkan Saja RUU Perampasan Aset

Pembangunan penjara khusus koruptor tidak cukup untuk memberikan efek jera. Yang terpenting ialah asset recovery dan pemiskinan koruptor

Aset Tanah Koruptor Bisa Digunakan sebagai Lahan Program 3 Juta Rumah

RENCANA pemerintah untuk menggunakan aset tanah yang dirampas dari koruptor untuk program 3 juta rumah dimungkinkan.

Hubungan Tiongkok-ASEAN, antara Kemitraan Strategis dan Tantangan Global

Mengembalikan Integritas Perguruan Tinggi

Jurus "Bodoh" agar Tidak Terjerat Kasus Hukum dalam Jabatan Publik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia