Berita Terbaru Perampasan Aset Hari Ini

KPK Pamer Rampas Aset Koruptor Rp2,4 T Selama 5 Tahun

KPK menyerahkan Rp294,7 miliar pada 2020. Lalu, sebanyak 416,9 miliar dikasihkan ke negara pada 2021.

Pakar Hukum Pertanyakan Mandeknya Pengusutan Kasus Zarof Ricar

Chairul menduga mandeknya penelusuran asal usul uang dari Zarof Ricar karena Kejaksaan Agung mengalihkan perhatian publik dari kasus Zarof Ricar. 

PDIP Dorong Prabowo Keluarkan Perppu Perampasan Aset

POLITIKUS PDIP Aria Bima mengatakan pihaknya mempersilakan Presiden Prabowo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait perampasan aset.

Tidak Ada UU Perampasan Aset, Pengusutan Aset Rp1 Triliun Zarof Ricar Mandek

MANDEKNYA pengusutan uang tunai sitaan senilai hampir Rp1 triliun dari rumah Zarof Ricar jadi bukti pentingnya kehadiran Undang-Undang Perampasan Aset.

PPATK Minta RUU Perampasan Aset Disahkan

Kepala Pusat Pemberdayaan Kemitraan APUPPT PPATK, Supriadi, meminta disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang telah diperjuangkan selama 16 tahun.

Samad Sayangkan RUU Perampasan Aset Tak Diprioritaskan DPR

Samad berharap DPR tidak terus menerus mengabaikan RUU Perampasan Aset. Menurutnya, calon beleid itu penting untuk pemberantasan korupsi di Indonesia.

Dukung Lahan Sitaan Koruptor Jadi Rumah Rakyat, DPR: Asal Sesuai Aturan

KETUA Komisi V DPR RI Lasarus mendukung rencana pemerintah menggunakan lahan sitaan koruptor untuk dijadikan permukiman rakyat dalam rangka mendukung program 3 juta rumah.

DPR: RUU Perampasan Aset Perlu Dikaji Agar tak Menakutkan

RUU tersebut perlu dikaji apakah dampaknya efektif terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia.

DPR: Tanpa RUU Perampasan Aset, Regulasi Pemberantasan Korupsi Sudah Cukup

DPR dan pemerintah masih melakukan konsolidasi untuk menentukan regulasi yang diperlukan untuk pemberantasan korupsi sesuai janji Presiden Prabowo Subianto.

KPK: RUU Perampasan Aset Bisa Tingkatkan Kepercayaan Internasional

KPK meyakini RUU Perampasan Aset bakal menjadi deklarasi atas konsistensi pemberantasan korpsi di Indonesia jika disahkan.

Jokowi Desak RUU Perampasan Aset, Puan : Memangnya Lebih Cepat lebih Baik?

Yang pasti setiap pembahasan Undang-Undang itu harus memenuhi persyaratan yang ada kemudian harus mendapatkan masukan dari seluruh elemen masyarakat yang dibutuhkan

KPK, Kejagung, dan penegak hukum AS Bahas Cuci Uang Bermodus Kripto

KPK dan Kejagung melakukan pembahasan penguatan cara perampasan aset dengan penegak hukum Amerika Serikat (AS). Salah satu topik berkaitan dengan pencucian uang ke uang digital kripto.

DPR Diyakini tidak Bahas RUU Perampasan Aset

DPR periode 2019-2024 disinyalir tidak bakal bahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Terlebih anggota DPR periode tersebut sudah berada di penghujung masa jabatan.  

Bola Perppu Perampasan Ada di Tangan Presiden Jokowi

Anggota Komisi III DPR Johan Budi mengatakanpenerbitan Perppu Perampasan Aset ada di tangan Presiden Joko Widodo.

PDIP Sebut Penyitaan Barang Milik Staf Hasto Termasuk Perampasan Paksa

Jubir PDIP Chico Hakim menegaskan penyitaan barang milik staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, yakni Kusnadi, merupakan perampasan secara paksa.

Plt Kepala Otorita IKN Bantah Negara Melakukan Perampasan Tanah

Basuki Hadimuljono memastikan selalu mengingat perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam membangun IKN. Salah satu perintahnya ialah mengutamakan kepentingan masyarakat.

KPK Bingung Harun Masiku Kabur Padahal Vonisnya tak Akan Dimiskinkan

Pelarian Harun Masiku dinilai lebih merugikan ketimbang menyerahkan diri

Presiden Dinilai Perlu Keluarkan Perppu Perampasan Aset

DPR tak juga kunjung mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

Ingin Memiskinkan Rafael Alun, KPK Ajukan Kasasi

KPK mengajukan kasasi atas vonis banding kasus penerimaan gratifikasi dan pencucian uang yang menjerat mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo.

Indeks Persepsi Korupsi Stagnan, Ini Kata Istana

INDEKS Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengalami stagnasi. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana merespons

Bianglala Astacita

Dugaan Korupsi Importasi Gula: Kegagalan Auditor Membuktikan Kerugian Keuangan Negara

Swajayakan Bahasa Indonesia

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia