Headline
Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.
Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.
Tiga sumber banjir Jakarta, yaitu kiriman air, curah hujan, dan rob.
Presiden Joko Widodo meminta adanya peralihan (carry over) pembahasan kepada DPR periode selanjutnya.
Dalam rapat Bamus (Badan Musyawarah) DPR hari ini sudah disepakati bahwa dalam paripurna besok TIDAK ADA pengesahan #RUUKUHP
Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan, pembahasan RKUHP dilakukan demi menjawab keinginan Presiden agar Indonesia memiliki aturan perundang-undangan yang sederhana.
Itu yang kami sebut korupsi dianggap bukan lagi kejahatan luar biasa. Kalau kita lihat terkahir, dalam penjara atau lembaga pemasyarakatan ini juga bermasalah.
Para narapidana yang ada di dalam LP itu kan sudah melalui proses pemidanaan, dari proses penyidikan, penuntutan, hingga peradilan yang berkekuatan hukum tetap.
Hal itu merespons sejumlah kejadian tuduhan masyarakat terhadap seoerangan sebagai dukun yang berakhir pada peristiwa pembunuhan.
Menurutnya pasal penghinaan terhadap kepala negara yang tercantum pada Pasal 219 tidak akan menimbulkan masalah, karena sudah dipertimbangkan baik-baik
Indonesia sudah mengambil jalan demokrasi dan HAM, maka RKUHP harus mencerminkan keduanya.
RKUHP yang menuai banyak pro dan kontra di masyarakat tidak perlu tergesa disahkan.
Tujuannya jelas, KUHP merupakan acuan utama hukum pidana sehingga harus jelas dan dapat dipahami semua pihak.
"Kami, MUI, mengapresiasi pasal seperti perzinahan telah diperluas melalui pasal-pasal tersebut, yang menjadi nilai baru yang sesuai dengan kultur Indonesia."
"Yang dipidana adalah orang yang menyatakan dirinya punya kekuatan gaib yang bisa mencelakaan orang pake magic sebagai penghasilan," ujar Muladi.
Penghinaan di sini bukan pada jabatannya namun pada merendahkan martabat pribadi
Pasal ini membutuhkan pelaporan dari pihak yang merasa dirugikan dan dapat ditarik kembali.
Menurut dia, akibat mendasarkan dari naskah akademik atau informasi tentang RKUHP yang tidak akurat membuat pemahamannya sebagian kelompok salah persepsi
Johnny mengatakan pengesahan RKUHP perlu ditunda karena terdapat pro dan kontra di masyarakat. Ia menilai pasal-pasal dalam RKUHP perlu dikaji secara mendalam.
"Kalau Presiden Jokowi mau tunda pengesahan RKUHP juga, bagi saya tidak masalah," kata Nasir.
Melalui laman change.org, Petisi tersebut intinya meminta Presiden Joko Widodo menyetujui RKUHP dalam sidang paripurna DPR RI.
DPR menyetujui permintaan pemerintah untuk menghapus pasal kontroversial yang mengatur pidana hubungan di luar nikah.
Seperti keterangan tertulis Dewan Pers, RUU itu memuat sejumlah pasal yang multitafsir atau 'pasal karet', serta tumpang tindih dengan undang-undang yang ada
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved