Headline
Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.
Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.
Tiga sumber banjir Jakarta, yaitu kiriman air, curah hujan, dan rob.
RKUHP dapat merusak komitmen negara untuk membangun perlindungan hak sipil politik warga negara yang telah berjalan sejak demokrasi 20 tahun lalu
Fraksi Gerindra yang diwakili Faisal Muharram tidak sepakat dengan lama hukuman penjara bagi pelaku hubungan seksual pranikah.
Menurut Yasonna, penyusunan RKUHP merupakan upaya bangsa Indonesia untuk melakukan dekolonialisasi, kodifikasi, konsolidasi, dan demokratisasi hukum pidana nasional.
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly meminta Pasal 418 dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) dihapus, karena ditakutkan disalahgunakan.
Pasal ini banyak dikritik pegiat demokrasi karena dinilai membonsai demokrasi
Menurut koalisi, meski semangat pembentukan undang-undang tersebut ingin mengubah peninggalan pemerintah kolonial dulu, sejumlah pasal justru bertentangan dengan spirit tersebut
Impian memiliki KUHP ala Indonesia bakal terwujud. Namun, Komisi III DPR tetap buka opsi untuk dibahas DPR periode 2019-2024.
Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diharapkan dapat dilanjutkan pada parlemen periode berikutnya atau carry over.
Misi tersebut diperkirakan akan dapat membawa perubahan global yang sangat drastis dalam kebijakan kriminalisasi dan penegakan hukum pidana di Indonesia.
Telaah itu dikemukakan dalam konferensi pers Aliansi Nasional Reformasi KUHP, di Jakarta, kemarin.
Ia menegaskan, RKUHP tersebut tidak mengatur terkait dengan pertanggungjawaban komando atau yang menyuruh terjadinya pelanggaran HAM berat.
Dalam RKUHP itu diketahui korporasi bisa dipidanakan ke tindak korupsi bila melibatkan pejabat fungsional.
Kita mencatat sedikitnya ada 18 masalah yang belum terselesaikan dalam RKUHP. Di antaranya masalah pidana mati yang seharusnya dihapuskan dan masalah pengaturan tindak pidana korporasi
Panitia Kerja (Panja) Racangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) mengatakan bahwa pembahasan dan penyusunan RKUHP sudah 99%.
Berdasarkan draft terakhir yang dihasilkan Pemerintah dan DPR tanggal 28 Mei 2018, RKUHP masih menyisakan banyak masalah.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved