Istana Minta Tunda, DPR Justru Ngotot Terus Bahas RKUHP

KEPALA Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan, sikap pemerintah tetap meminta untuk menunda pembahasan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).

Presiden Joko Widodo meminta adanya peralihan (carry over) pembahasan kepada DPR periode selanjutnya.

“Nanti akan ada opsi yang berkembang di paripurna. Sikap pemerintah tidak berubah, sangat jelas carry over,” kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (23/9).

Moeldoko menyampaikan, pertemuan Presiden Jokowi dengan pimpinan DPR tadi saling mengemukakan pandangan terkait Revisi RKUHP.

Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menambahkan, pemerintah menyerahkan mekanisme pembahasan pada rapat paripurna DPR yang akan digelar pada Selasa (23/9) besok.

Baca juga : DPR Respons Permintaan Presiden Terkait Penundaan RKUHP

Selain RKUHP, pemerintah dan DPR juga belum menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan serta RUU Permasyarakatan.

"Belum selesai. Besok disampaikan di paripurna. Pertanahan belum, DPR juga belum," kata Yasonna.

Di sisi lain, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyatakan pembahasan RKUHP tetap akan dilanjutkan pada periode ini.

“Kami akan selesaikan nanti di DPR, sesuai mekanisme yang ada,” kata Bamsoet. Namun, Bamsoet menegaskan bahwa pengesahan RKUHP tidak akan dilakukan besok, Selasa (24/9) sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Ketua Panitia Kerja Mulfachri yang menyebut DPR masih memiliki tiga agenda rapat paripurna hingga 30 September 2019, sebagai akhir dari tugas anggota DPR periode 2014-2019.

"Sebelum itu, ada forum lobi dengan pemerintah dan DPR. Nanti kita lihat sejauh mana forum lobi itu menghasilkan sesuatu yang baik untuk kita semua," jelasnya.

Baca juga : Tidak Ada Pengesahan RKUHP dalam Paripurna Besok

Ketika disinggung mengenai kemungkinan melanjutkan pembahasan RKUHP pada DPR periode 2019-2024, Mulfachri mengaku semuanya tergantung pada hasil forum lobi antara DPR dengan pemerintah.

Dia menyebut DPR membuka peluang untuk merevisi sejumlah pasal yang dianggap bermasalah dan meresahkan oleh publik.

"Soal pasal-pasal bermasalah itu debatable. Kita tahu bahwa RUU KUHP sudah dibahas hampir 4 tahun, kita mendengar banyak pihak," ujar Mulfachri. (OL-7)