Mayoritas Fraksi Minta Pembahasan RKUHP Diperpanjang

FRAKSI Partai Golkar dan Gerindra di DPR RI satu suara dengan keputusan pemerintah untuk menunda pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Pernyataan itu disampaikan anggota F-PG Ace Hasan Syadzily dan anggota F-Gerindra Sufmi Dasco Ahmad saat dihubungi, Sabtu (21/9). Ace yang duduk di Komisi VIII DPR RI mengatakan, sosialisasi dan pembahasan lebih lanjut terkait dengan permintaan keberatan sangat diperlukan.

"Fraksi Golkar membuka kemungkinan untuk membahas kembali hal-hal yang menjadi keberatan masyarakat tentang substansi dari RKUHP. Buat kami tentu jika ada keberatan-keberatan masyarakat terhadap RKUHP perlu juga untuk dipertimbangkan dan diperhatikan," katanya.

Baca juga: Penundaan RKUHP Jangan Berlarut-larut

Pendapat senada dikemukakan anggota Komisi III Sufmi Dasco Ahmad. Menurut dia, Fraksi Gerindra DPR RI setuju jika RKUHP yang menuai banyak pro dan kontra di masyarakat tidak segera disahkan.

"Apa yang disampaikan Presiden sejalan dengan keinginan Gerindra yang sejak awal memang mempertimbangkan untuk meminta penundaan. Fraksi Gerindra sejak awal pembahasan berupaya agar pasal-pasal kontroversial tidak diatur dalam RKUHP," kata Dasco.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (20/9), meminta penundaan pengesahan RKUHP. Menurut Presiden, dirinya mencermati masukan dari berbagai kalangan yang berkeberatan dengan beberapa substansi RKUHP sehingga membutuhkan pendalaman lebih lanjut. (OL-8)