Sabtu 21 September 2019, 18:49 WIB

Penundaan RKUHP Jangan Berlarut-larut

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
Penundaan RKUHP Jangan Berlarut-larut

Dok.MI
Indriyanto Senoaji

 

PAKAR Hukum Pidana Indriyanto Seno Adji menilai Rancangan Undang-undang Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU RKUHP) sudah menyerap aspirasi masyarakat. Maka penundaan pengesahannya sesuai permintaan pemerintah tidak boleh berlarut-larut karena payung besar hukum pidana ini lebih rapi dan sangat dibutuhkan karena mengedepankan perlindungan bagi seluruh masyarakat.

"Diharapkan penundaan ini tidak memakan waktu lama khususnya bagi komposisi DPR yang baru, karena karya agung bangsa Indonesia ini adalah kodifikasi pembaharuan hukum pidana yang telah menjnggalkan basis kolonialisasi hukum pidana," terangnya kepada Media Indonesia, Sabtu (21/9).

Baca juga: Pakar Pidana Minta Pasal Penghinaan Presiden Dihapus

Menurut Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana itu, pembaharuan hukum pidana nasional ini berbasis kebijakan kodifikasi penuh atau fully codification yang sudah memuat asas kepastian hukum dan keadilan. Jadi RUU RKUHP sama sekali bukan revisi atau perubahan UU dan sudah lebih dari 30 tahun diuji ulang pembaharuan kodifikasinya.

"Sebenarnya kalau pendekatan historis dan filsofis, RKUHP ini sudah menampung masukan-masukan masyarakat, baik persoalan hukum adat maupun pandangan modernisasi hukum," katanya.

Maka, kata dia, pendekatan yang dilakukan dalam RKUHP ini berbasi perlindungan masyarakat. Tidak terdapat delik dengan stigma overcriminalization, bahkan secara umum melakukan norma rehabilitasi dengan pengurangan-pengurangan ancaaman pidana.

"Kemudian semua aturan dan norma pidana yang tersebar diluar UU akan terkompilasi secara kodifikasi dalam satu buku KUHP. Ibaratnya rumah-rumah di bantaran kali akan masuk dalam satu gedung apartemen yang tertata secara bersih dan rapih," pungkasnya. (OL-4)

Baca Juga

Akun Facebook Ananda Naris

Soal Bendera Tiongkok Berkibar di Maluku Utara: False Context

👤Henri Siagian 🕔Senin 25 Mei 2020, 16:31 WIB
False context adalah konten yang disajikan dengan narasi dan konteks yang...
MI/Susanto

Rilis Petisi, Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Pilkada Desember

👤Faustinus Nua 🕔Senin 25 Mei 2020, 15:41 WIB
Petisi daring ditujukan kepada pemerintah, DPR dan KPU, agar menunda pilkada hingga tahun...
DOK DPR RI

Menkeu Dinilai Tak Hormati Kesepakatan Politik

👤mediaindonesia.com 🕔Senin 25 Mei 2020, 15:27 WIB
Menkeu dinilai minim komunikasi dan tidak menghormati kesepakatan politik yang sudah dibuat bersama Komisi XI DPR...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya