Berita Terbaru Reklamasi Hari Ini

IMB Jadi Pegangan Pengembang Garap Pulau Reklamasi

DIREKTUR  Eksekutif Walhi Tubagus Soleh Ahmadi mengatakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

Walhi Jakarta Nilai Reklamasi untuk Kepentingan Bisnis

Walhi Jakarta menilai permasalahan reklamasi di Teluk Jakarta bukan hanya masalah analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal).

KNTI Meminta Pergub 206/2016 Segera Dicabut

KNTI ingin Pergub tersebut dicabut karena Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinilai cacat.

Terbitkan IMB di Pulau Reklamasi Dinilai Langkah Mundur Anies

Penerbitan IMB di Pulau D tidak hanya menentang kepentingan masyarakat pesisir, tetapi juga melanggar peraturan perundang-undangan dalam hal ini belum ada peraturan daerah.

Terbitkan IMB di Pulau Reklamasi Dinilai Langkah Mundur Anies

Penerbitan IMB di Pulau D tidak hanya menentang kepentingan masyarakat pesisir, tetapi juga melanggar peraturan perundang-undangan dalam hal ini belum ada peraturan daerah.

Luncurkan Hak Interpelasi, NasDem Dapat Dukungan dari Hanura

Hak interpelasi digulirkan guna meminta jawaban langsung dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait penerbitan Izin Mendirikan Bangunan untuk bangunan di atas pulau reklamasi.

Luncurkan Hak Interpelasi, NasDem Dapat Dukungan dari Hanura

Hak interpelasi digulirkan guna meminta jawaban langsung dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait penerbitan Izin Mendirikan Bangunan untuk bangunan di atas pulau reklamasi.

Jika Ada Perda, Pembangunan di Pulau Reklamasi Bisa Berubah

Jakpro menegaskan perencanaan pembangunan pada pulau yang sudah lebih dari 50% selesai direklamasi yakni Pulau C, Pulau D, dan Pulau E tidak permanen.

Jika Ada Perda, Pembangunan di Pulau Reklamasi Bisa Berubah

Jakpro menegaskan perencanaan pembangunan pada pulau yang sudah lebih dari 50% selesai direklamasi yakni Pulau C, Pulau D, dan Pulau E tidak permanen.

Pulau Reklamasi Bukan Bagian Daratan

ANGGOTA Komisi D DPRD DKI Jakarta Pandapotan Sinaga mengkritisi kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menciptakan istilah-istilah baru guna melegalisasi kebijakan.

Pemprov Dipastikan Dapat Lahan 20 Hektare Dari Pengembang

Lahan kontribusi tersebut diberikan khusus diperuntukkan bagi masyarakat yang terdampak dari program reklamasi. Hal itu tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 206 Tahun 2019.

Pemprov Dipastikan Dapat Lahan 20 Hektare Dari Pengembang

Lahan kontribusi tersebut diberikan khusus diperuntukkan bagi masyarakat yang terdampak dari program reklamasi. Hal itu tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 206 Tahun 2019.

Pulau D Memberlakukan Akses Khusus

Petugas keamanan mengawasi dari pos yang terletak di tengah deretan rukan. Ketika orang yang berada di dalam rukan dimintai keterangan, mereka tidak bersedia menanggapi.

Pergub Jadi Legalisasi Pengembang di Pulau Reklamasi

Sebagai Gubernur DKI Jakarta, lanjut Anies, sebenarnya pihaknya memiliki kewenangan untuk mencabut pergub tersebut.

Ahok Sebut Anies Pintar Bersilat Lidah

"Sudah keterlaluan cari alasan buat nutupi omongannya sendiri. Dia lupa hidup di zaman digital yang semua rekam omongan kita terekam semua," ujar Ahok

Ahok: Pergub Bukan Dasar Hukum Penerbitan IMB Pulau D

"Anies memang hebat bisa tidak mau 15% buat bangun DKI. Sama halnya dengan oknum DPRD yang menolak ketok palu perda, karena ada pasal 15% kontribusi," ujar Ahok.

Ahok: Pergub Bukan Dasar Hukum Penerbitan IMB Pulau D

"Anies memang hebat bisa tidak mau 15% buat bangun DKI. Sama halnya dengan oknum DPRD yang menolak ketok palu perda, karena ada pasal 15% kontribusi," ujar Ahok.

Anies tak akan Hukum Pihak Pengembang Pulau Reklamasi

Anies mengklaim apa yang dilakukannya pada pulau reklamasi sebagai bentuk penghormatan pada tatanan hukum

Anies tak akan Hukum Pihak Pengembang Pulau Reklamasi

Anies mengklaim apa yang dilakukannya pada pulau reklamasi sebagai bentuk penghormatan pada tatanan hukum

Anies Pastikan Pembanguan di Pulau Reklamasi Berhenti

Anies menyebut pihaknya akan memanfaatkan empat pulau yang sudah terbangun dan mencabut rencana 13 pulau dari Perda

Hubungan Tiongkok-ASEAN, antara Kemitraan Strategis dan Tantangan Global

Mengembalikan Integritas Perguruan Tinggi

Jurus "Bodoh" agar Tidak Terjerat Kasus Hukum dalam Jabatan Publik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia