Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Fraksi Nasdem DKI Jakarta Bestari Barus, mengeomentari ihwal pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menyebutkan bahwa reklamasi merupakan pantai bukan pulau.
"Saya kira itu pulau ya, saya kira sesuatu yang terpisah dari daratan di dekatnya maka dia akan menjadi pulau," kata Bestari di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Senin,(24/6).
Iya mengatakan bahwa Anies tidak asal menafsirkan dan perlu merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengenai penafsiran tersebut
"Soal penafsiran kita harus uji itu pakai KBBI yang baik sebenernya arti dari pulau dan pantai itu apa, jadi jangan definisi perorangan, diluar itu bisa menimbulakan kebingunagn publik," jelasnya.
Baca juga: Walhi Jakarta Nilai Reklamasi untuk Kepentingan Bisnis
Mengenai pembuatan rancangan peraturan daerah (Raperda) pengelolaan pulau reklamasi Bestari menyarankan agar Gubernur berkonsultasi kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), serta kementerian terkait lainnya.
"Saya menyarankan kepada pak Gubernur untuk berkonsultasi kepada Bappenas kemudian kepada kementerian dalam negeri, serta kepada kementerian terkait lainnya agar dapat lebih memahami bagaimana asal muasal adanya RZWP3K (Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil) dan RTRKS (Pantura Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta). Juga isyarat dari perundang-undangan kita yang memuat kewajiban untuk membuat perda-perda tersebut," ungkapnya. (OL-4)
“Ini bukan lagi persoalan tata ruang semata, tetapi sudah menjadi sumber peningkatan risiko bencana nasional, kerugian negara, dan ancaman keselamatan masyarakat pesisir,”
SELALU ada pilu yang membuat lutut gemetar tiap mendengar ramalan ilmuwan tentang dunia yang makin kerontang.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan ratusan izin usaha pertambangan (IUP) ditangguhkan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba).
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, menilai proyek reklamasi di Pulau Pari lebih banyak mudharat daripada manfaat. I
Sayangnya, ekosistem berupa tanaman penyangga pantai, dibiarkan tanpa adanya tanda-tanda reklamasi.
GUBERNUR terpilih DKI Jakarta, Pramono Anung akan menuntut perusahaan pelaku perusakan mangrove di perairan Pulau Pari untuk bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved