Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
Hal tersebut bukan tanpa alasan, karena akar masalahnya tidak diselesaikan dengan baik
Hariyadi Sukamdani, menilai kebijakan kebijakan Gubernur DKI Jakarta kembali memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) terlalu tergesa-gesa.
Penyebab utama kenaikan kasus yakni tingkat kedisiplinan dan kesadaran warga terhadap protokol kesehatan masih cukup rendah.
Bima meminta adanya konsistensi dari berbagai pihak jika PSBB total dilakukan di Bogor. Jika tidak, Bima lebih menyarankan PBB mikro yang lebih bisa dikontrol.
Bima menjelaskan, dalam rapat daring pada Jumat (11/9), Anies masih akan membahas secara teknis terkait PSBB pada hari ini, Sabtu (12/9).
Kebijakan menarik rem darurat dengan memberlakukan lagi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) total yang kembali diterapkan pada 14 September membuat kalangan pelaku industri
Menurutnya, kondisi pusat perbelanjaan selama masa PSBB transisi masih belum pulih. Bahkan terhitung masih terpuruk. Karena itu, saat transisi dilanjutkan dengan PSBB total
Di saat industri manufaktur dan tingkat optimisme industriawan mulai naik, yang ditunjukkan lewat PMI di atas 50, DKI mengambil kebijakan tarik ‘rem darurat’.
Untuk menghormati permintaan Pak Menko Perekonomian, sebagai ketua satgas, detail pembatasan terkait dengan perkantoran akan dibahas besok.
Mulai 14 September mendatang, kebijakan PSBB kembali akan dilaksanakan dan berlaku di semua kawasan DKI Jakarta. Konsekuensi diberlakukannya kebijakan PSBB ini, seluruh usaha
Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yugo menjelaskan, pihaknya masih menunggu keputusan Gubermur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
"Saya ingin garis bawahi, jangan harap kemudian setelah dua minggu, selesai. Tidak. Tapi kalau kecepatan yang luar biasa ini tidak ada langkah untuk memperlambat, ya ini akan jalan terus,"
LAJUNYA kasus Covid-19 dalam beberapa hari belakangan ini di Kota Tasikmalaya, membuat pemerintah akan memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) lagi.
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS Mohammad Arifin mengatakan, situasi sulit ini harus diambil di tengah kondisi ibukota yang sudah mengkhawatirkan.
Director of Operation and Service PT Angkasa Pura II Muhamad Wasid mengatakan saat ini operasional kedua bandara merujuk ke regulasi-regulasi yang sejalan dengan PSBB.
PENJABAT Wali Kota Makassar yang juga Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Makassar, Rudy Djamaluddin menegaskan tidak menyiapkan opsi PSBB.
“Angka kematian terus menurun, kesembuhan terus meningkat, tapi penyebaran juga meningkat. Untuk itu perlu ada upaya," ujar Wagub DKI Riza Patria.
KEPUTUSAN Pemprov DKI Jakarta untuk memberlakukan PSBB sudah sesuai dengan instruksi Presiden Jokowi. Apalagi, pemberlakuannya harus berdasarkan persetujuan Pemerintah Pusat dan Kemenkes
KASUS covid-19 di Jawa Tengah terus meningkat, namun Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo belum akan terapkan PSBB.
Menurut Ketua Umum PHRI untuk Jakarta, Krishandi, adanya PSBB yang diperketat ini berpotensi membuat pengusaha harus melakukan PHK atau pengurangan gaji lagi
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved