Perbelanjaan Terancam Terpuruk

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta akan kembali memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) total. Langkah itu berpotensi membuat perbelanjaan di DKI bakal terpuruk.

“Kondisi pusat perbelanjaan dalam PSBB total yang akan datang ini akan lebih terpuruk dari yang sebelumnya karena PSBB total kali ini didahului dengan PSBB transisi yang mana kondisi ekonomi masih belum pulih sama sekali,” kata Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjadja di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, kondisi pusat perbelanjaan selama masa PSBB transisi masih belum pulih. Bahkan terhitung masih terpuruk. Karena itu, saat transisi dilanjutkan dengan PSBB total, itu dipastikan akan membuat sektor itu lebih anjlok.

Pada PSBB sebelumnya kondisi masih normal sehingga pusat perbelanjaan masih memiliki cadangan keuangan untuk memasuki PSBB. Namun, saat ini, pusat perbelanjaan sudah dalam keadaan keuangan yang kritis.

Ia mengharapkan pusat perbelanjaan dapat terus beroperasi untuk menjaga agar roda perekonomian tidak kembali terhenti yang dapat mengakibatkan dampak lebih buruk dari kondisi sebelumnya.

Selama PSBB transisi, lanjutnya, pengelola mal telah menunjukkan kepatuhan terhadap semua peraturan dan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dikategorikan bahwa pusat perbelanjaan ialah salah satu fasilitas publik yang relatif aman dan sehat.

Hal serupa diungkapkan Ketua Umum DPP Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy N Mandey yang meminta untuk ritel modern
dan mal tetap buka.

“Aprindo meminta PSBB ketat yang akan diberlakukan, berbeda dengan PSBB ketat lalu di April 2020, yang menimbulkan keterpurukan bagi ritel modern dan mal,” kata Roy.

Mal dan ritel modern dinilai bukan pembentuk klaster covid karena pergerakan jumlah pengunjung ke mal dan ritel saat ini relatif masih
stagnan. Selain itu, mereka bisa kembali menghidupkan pelaku usaha baik UMKM atau penyedia jasa agar tetap bertahan di tengah pandemi.

“Mengurangi potensi para pekerja di mal dan ritel modern akan dirumahkan ulang hingga keputusan akhir terjadinya PHK, yang di ujungnya adalah semakin lemahnya daya konsumsi rumah tangga masyarakat,” jelas Roy.

Sementara itu, Ketua Umum Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) untuk Jakarta, Krishandi, menilai PSBB yang diperketat berpotensi membuat pengusaha harus melakukan PHK atau pengurangan gaji karyawan lagi.

Padahal, menurutnya, selama dua bulan terakhir hotel dan restoran sudah mulai mengalami perbaikan. Meski belum bisa mencapai break even point (BEP), mereka sudah bisa mengurangi injeksi dari pinjaman atau mengambil modal pribadi pengusaha.

Di tempat terpisah, Ikatan para Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) memberikan beberapa catatan kepada Pemprov DKI agar pedagang pasar tetap bisa bertahan hidup selama PSBB.

Ketua Bidang Infokom DPP Ikappi Reynaldi Sarijowan mengatakan pemerintah harus memberikan stimulus kepada para pedagang agar mereka tidak terseok-seok mencari pembeli selama PSBB.

Pihak pedagang juga menyarankan agar tidak dibuat sistem zonasi penyebaran covid-19. “Zonasi seperti yang dilakukan di awal PSBB membuat pedagang semakin sulit dan pendapatan pedagang jauh menurun,” kata Reynaldi. (Hld/Iam/Ssr/J-1)