IKATAN Dokter Indonesia mendorong pemerintah untuk memberlakukan kembali pembatasan sosial berskala besar (PSBB) secara ketat. Hal itu dilakukan mengingat saat ini Indonesia tengah mengalami lonjakan kasus covid-19 yang parah hingga menyebabkan fasilitas kesehatan kewalahan untuk menangani pasien.
"Kami usulkan agar PSBB diperketat. Dengan kondisi saat ini sebenarnya sudah memenuhi syarat dilakukan PSBB, yaitu dari tingkat kematian yang tinggi, lonjakan kasus, dan tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit, menunjukan angka-angka yang sangat tinggi. Dengan kondisi seperti ini tidak mungkin PSBB dilonggarkan. PSBB harus diberlakukan kalau kita ingin mengakhiri kondisi yang saat ini terjadi," kata Ketua IDI Jawa Barat Eka Mulyana dalam konferensi pers yang diselenggarakan secara daring, Jumat (25/6).
Ia menyatakan, untuk menertibkan masyarakat, tidak cukup hanya dengan imbauan. Namun harus dibarengi juga dengan kebijakan yang tegas dalam membatasi kegiatan dan pergerakan masyarakat di lapangan. Semestinya, kata Eka, Indonesia belajar dari negara-negara lain yang telah sukses menangani pandemi.
Baca juga: Jokowi Sidak PPKM Mikro di Kawasan Cempaka Putih
"Situasi sekarang yang pasti kita lihat diberlakukan pengetatan di jalan umum, tempat umum, resto, dan sebagainya. Namun yang kita lihat kontras di faskes dan RS. Pasien membludak di depan IGD itu bahkan ada yang sampai beberapa hari dirawat di IGD karena tidak bisa masuk dan tidak mendapatkan ruang rawat," ungkap Eka.
Pada kesempatan tersebut, Ketua Terpilih Pengurus Besar IDI Adib Khumaidi mengakui bahwa saat ini RS khususnya di wilayah Jawa sedang dalam keadaan kritis. Untuk itu, semua pihak perlu berfokus memutus rantai penularan covid-19 dari sisi hulu.
Ia menyatakan, apabila pemerintah hanya berfokus pada penanganan di sisi hilir, seperti menambah kapasitas RS, alkes, dan dokter, maka ada satu titik dimana penanganan covid-19 mengalami kondisi chaos dan bahkan fasilitas kesehatan bisa saja kolaps.
"Perlu sebuah upaya intervensi hulu sehingga memberikan ruang bagi faskes untuk memberikan pelayanan saat ini tanpa kemudian diberikan tambahan beban pasien yang makin banyak lagi. Intervensi hulu dilakukan dengan baik, masyarakat patuh prokes, termasuk kesadaran vaksin sehingga upaya ini dilakukan secara sinergi oleh semua pihak," tegasnya. (OL-4)
