Wacanakan Dokter Umum Boleh Operasi Cesar, Menkes Diminta Perbaiki Cara Komunikasi

KETUA Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Slamet Budiarto menilai komunikasi Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin harus segera diperbaiki untuk menyampaikan terobosan-terobosan programnya. Hal itu menyusul pernyataan Menkes yang mengusulkan dokter umum bisa melakukan operasi cesar.

"Biasalah Menkes sering bikin heboh, sebenarnya ini nggak heboh. Kalau Menkes kasih keterangan yang baik, misalnya ada suatu daerah yang sangat terpencil tidak memungkinkan ada dokter kandungan, atau dokter kandungannya tidak ada. Tapi ada fasilitas anestesi," kata Slamet saat dihubungi, Sabtu (17/5).

"Sambil menunggu ada dokter kandungan, dokter umum dilatih operasi cesar sifatnya sementara. Tapi kan dibikin heboh. Jadi cara penyampaiannya itu bikin heboh. Komunikasinya buruk," sambungnya.

Baca juga : IDI Minta Menkes Beberkan Data Valid 77 Ribu Dokter Pelamar STR

Slamet menjelaskan perihal usulan tersebut diharapkan bisa dijelaskan dengan hati-hati. Ia menjelaskan zaman dulu jika tidak ada dokter di daerah yang terpencil maka perawat yang banyak berperan. Tapi seiring dengan adanya dokter, perawat sudah tidak boleh lagi sehingga perawat sifatnya sementara. Sehingga yang perlu diperbaiki adalah komunikasi.

"Kalo dijelaskan dengan baik seperti 'kita ini ada masalah di beberapa daerah yang sangat terpencil. Kita sudah usaha, dokter kandungan memang nggak ada dan ini dalam kondisi emergensi. Pilihan terakhir, kami tetap berusaha akan mencari dokter kandungan sampai ke daerah terpencil. Jika memang itu tidak tercukupi, apa boleh buat delegasi wewenang'. Dokter umum dilatih 1-2 tahun. Di tempat-tempat kan daerah yang sangat terpencil. Tapi itu juga harus memenuhi syarat anestesi," ungkapnya.

Jika penyampaian dengan baik maka masyarakat bisa mencoba mengerti. Selain itu, Menkes juga harus memetakan daerah mana saja yang betul-betul tidak ada dokter kandungan. Karena untuk operasi cesar butuh dokter anestesi. Maka, menurutnya, urgensi saat ini memenuhi distribusi dokternya yang diperbaiki.

Baca juga : DPR Segera Sahkan RUU Kesehatan, 7 Fraksi Setuju, 2 Fraksi Menolak

Dihubungi terpisah, Pengurus Ikatan Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) dr Iqbal Mochtar menyebut pernyataan menkes tidak berdasar dan irasional.

"Proses ini membutuhkan proses yang panjang, terstruktur, sistematis, betul-betul dikawal dengan ketat, dijaga prosesnya, dijaga tindakannya, betul-betul sesuai dengan standar kompetensi dan standar prosedur yang ada," ungkapnya.

Menurutnya operasi cesar bukan hanya terkait pengetahuan, tetapi juga terkait dengan pengalaman, profesionalisme, etika, dan moral yang harus dimiliki orang yang melakukannya.

"Saya juga heran ya, kok menteri kesehatan ini pemikirannya itu aneh-aneh gitu kan. Aneh betul pemikirannya. Masa lama-lama nanti bukan hanya dokter umum, mungkin nanti diminta saja dukun yang melakukan tindakan, diajarkan sedikit, nanti dukun melakukan," ungkapnya.

Menurut Iqbal pernyataan menteri ini perlu dikoreksi secara kritis bahwa ia tidak seharusnya mengeluarkan pernyataan seperti itu karena dianggap melanggar konsep dan konteks yang ada pada saat ini. (H-3)