Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
EPIDEMIOLOG dari Universitas Indonesia dr.Iwan Ariawan,MSPH, mengungkapkan, untuk menurunkan kasus Covid-19 di Indonesia, sebenarnya dibutuhkan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) seperti yang dilakukan pada 2020 lalu.
"Lebih tepat PSBB sperti saat Maret 2020 sehinga mengurangi aktivitas masyarakat dan kerumumunan secara bermakna," kata Iwan saat dihubungi, Kamis (24/6).
Menurut Iwan, pemberlakuan PPKM mikro justru kurang tepat. Pasalnya, akan sulit bagi pemerintah untuk mengawasi ketaatan suatu daerah dalam melaksanakan PPKM mikro dengan baik.
Namun demikian, di luar hal itu, Iwan menegaskan harus ada pihak pemerintah yang jelas ditunjuk untuk mengawasi implementasi pemberlakuan pembatasan sosial di lapangan.
"Jangan hanya kebijakan dan pengawasan diserahkan ke masyarakat," tegasnya.
"Selain PSBB atau PPKM Mikro, ketaatan terhadap prokes harus ditingkatkan, pelacak kasus diperbanyak dan cakupan vaksinasi segera ditingkatkan pada masyarakat umum," pungkasnya. (Ata/OL-09)
C-Hub atau Connectivity Hub dirancang untuk menjadi pusat dinamis bagi penelitian interdisipliner, pertukaran budaya, dan keunggulan akademik.
Penandatanganan ini merupakan upaya mendukung UI menjadi universitas unggul dan berdampak secara global.
Para konsultan ini sebenarnya memiliki opini-opini, terlebih saat diskusi. Namun, untuk menuangkannya ke dalam bentuk tulisan tetap perlu diasah.
Pemerintah didorong untuk lebih memperhatikan hal tersebut, sebab keberadaan kampus asing dapat menimbulkan risiko keluarnya devisa dalam bidang pendidikan tinggi.
TANTANGAN dalam mengatasi dan melakukan mitigasi bencana di dunia saat ini disebut semakin kompleks. Berbagai isu global seperti perubahan iklim hingga tekanan urbanisasi menjadi pemicunya.
Program kuliah gratis ini merupakan bentuk komitmen UI dalam memperluas akses pendidikan dan memberikan bantuan kepada tenaga kependidikan dan tenaga pendidik (dosen) di lingkungan UI.
Masyarakat yang sudah terlanjur mudik diminta tidak kembali ke Jakarta. Tujuannya agar penyebaran covid-19 di Ibu Kota tidak semakin meluas.
"Jika masih ada orang yang otaknya berpikir lockdown tidak lebih baik daripada social distancing, pasti lah orang itu terbawa arus politik."
Dia juga memborong dan memberikan tanggapan atas barang yang ia beli itu. Misalnya membeli sambel, ia akan mempromosikan sambel itu dengan sensasi nikmat yang ia rasakan.
Wali Kota Jakarta Selatan Marullah Mataliti mengungkapkan para pedagang yang meramaikan pasar Cipulis bukan pedangan yang punya kios di pasr Cipulir. Mereka adalah PKL.
Tulus menambahkan bahwa keberlangsungan dan nasib driver harus mendapatkan perhatian serius baik dari managemen aplikator, atau bahkan dari konsumennya.
Di 33 titik itu, jelas dia, polisi akan memantau penerapan pembatasan penumpang kendaraan bermotor.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved