Kebijakan PSBB Jakarta Sesuai Perintah Presiden Jokowi

KEPUTUSAN Pemprov DKI Jakarta untuk memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sudah sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Apalagi, pemberlakuan PSBB harus berdasarkan persetujuan Pemerintah Pusat dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Demikian ditegaskan anggota DPRD DKI Fraksi Gerindra S Andyka kepada mediaindonesia.com, Jumat (11/9).

"Betul (sudah ada persetujuan dari pusat dan Kemenkes), pasti dan juga komunikasi," ujar Andyka.

Presiden pun menurutnya sudah mengatakan mengutamakan kemanusian (humanity) terlebih dahulu. Baru kemudian ekonomi mengikuti. Sehingga menurutnya, jika ada protes dari menteri-menteri di Kabinet Jokowi itu tidak bijak.

"Tapi, malah keluar statement dengan kebijakan PSBB yang ketat di Jakarta ini mempengaruhi IHSG, ekonomi. Lah, dari segi ekonomi presiden sudah jelas-jelas mengatakam dahulukan kesehatan, kemanusian," jelasnya.

Dia memang tak menampik adanya PSBB ini akan berdampak pada ekonomi. Namun, di kondisi penyebaran covid-19 yang sudah semakin darurat ini harus memiliki prioritas yang jelas. Saat ini menurutnya kesehatan yang paling mendesak diselamatkan.

"Pasti. Ini dua hal yang sangat sulit kita lakukan yang mana mau masalah humanity atau ekonomi ? Mana yang mau didahulukan? Presiden menurut saya sudah sangat baik, sangat bijak, sangat jelas sarannya bahwa dahulukan kemanusiaan, humanity, kemudian ekonomi mengikuti," pungkasnya. (OL-13)

Baca Juga: Kasus Red Notice, KPK Dorong Kepolisian Ungkap Pihak Lain