Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total di Jakarta akan mulai dilakukan pada Senin (14/9). Menurut Ketua Umum Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) untuk Jakarta, Krishandi, adanya PSBB yang diperketat ini berpotensi membuat pengusaha harus melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau pengurangan gaji karyawan lagi.
"Jadi kondisi cash flow pasti akan berantakan lagi bagi para pengusaha. PHK, pengurangan tenaga kerja, pengurangan take home pay itu udah pasti terjadi," kata Krishandi, Jumat (11/9).
Lebih lanjut dijelaskan potensi pengurangan tenaga kerja dan gaji ini kan dialami pada sisa tenaga kerja yang sebelumnya sudah berkurang karena diberlakukannya PSBB awal.
"Jadi, ibaratnya ada 100 karyawan, tapi karena adanya PSBB awal, maka ada 25 karyawan yang di-PHK. Sisa karyawan 75 orang. Nah, dari 75 orang ini berpotensi dikurangi pendapatannya atau di-PHK," paparnya.
Baca juga: Ikappi: Ada Penurunan 70% Omzet Pedagang di Jakarta
Namun, pihaknya akan tetap mengikuti kebijakan dari pemerintah karena untuk kebaikan masyarakat. Krishandi pun meminta protokol kesehatan bisa diterapkan di seluruh DKI Jakarta. Selain itu, penegakan sanksi harus dilakukan agar PSBB ini berjalan efektif.
"Menurut saya, pemerintah sudah harus tegas dalam memberikan sanksi pelanggaran pada masyarakat yang melanggar protokol kesehatan," tandasnya. (OL-14)
The Washington Post mengumumkan PHK massal terhadap 33% karyawannya. Langkah ini memicu kritik tajam, termasuk dari mantan pemimpin redaksi Marty Baron.
Rencana penambahan layer baru cukai rokok berpotensi menggulung tikar industri Sigaret Kretek Tangan (SKT),
13 petugas damkar itu juga belum menerima gaji mereka pada Desember 2025
SEPANJANG tahun 2025, Provinsi Jawa Barat (Jabar) menjadi provinsi tertinggi di Indonesia pada angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Mohammad Faisal mengungkapkan lonjakan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada 2025 banyak terjadi pada industri padat karya.
Kebijakan yang terlalu ketat, tumpang tindih, atau tidak proporsional dinilai menjadi pemicu meningkatnya risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor padat karya,
Presiden Joko Widodo mengaku bingung dengan banyaknya istilah dalam penangan covid-19, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar hingga Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.
Demi membantu UMKM untuk bangkit kembali, influencer Bernard Huang membuat gerakan yang diberi nama PSBB atau Peduli Sesama Bareng Bernard dii Kota Batam.
Kebijakan itu juga harus disertai penegakan hukum yang tidak tebang pilih, penindakan tegas kepada para penyebar hoaks, dan jaminan sosial bagi warga terdampak.
Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 20.155 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 6.934 positif dan 13.221 negatif.
Untuk menertibkan masyarakat, tidak cukup hanya dengan imbauan. Namun harus dibarengi juga dengan kebijakan yang tegas dalam membatasi kegiatan dan pergerakan masyarakat di lapangan.
Epidemiolog UI dr.Iwan Ariawan,MSPH, mengungkapkan, untuk menurunkan kasus Covid-19 di Indonesia, sebenarnya dibutuhkan PSBB seperti tahun 2020 lalu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved