Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi mengungkapkan bahwa dalam periode Agustus 2024 hingga Februari 2025 terjadi pengurangan tenaga kerja secara signifikan. Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat 939.038 pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) di 14 sektor usaha berdasarkan klasifikasi KBLI.
Pada periode yang sama, penyerapan tenaga kerja tercatat tumbuh sebanyak 523.383 orang. Dengan demikian, secara total terjadi pengurangan tenaga kerja sebanyak 415.655 orang.naga
"Pengurangan tenaga kerja tersebut paling banyak terjadi di sektor tekstil," ujar Ristadi dalam keterangan resmi yang diterima Media Indonesia, Jumat (8/8).
Ia menilai ancaman gelombang PHK masih akan terus membayangi apabila barang-barang impor murah terus membanjiri pasar domestik, apalagi di tengah menurunnya tingkat konsumsi dalam negeri. Penurunan ini tidak hanya terjadi pada konsumsi rumah tangga, tetapi juga belanja pemerintah terhadap industri barang dan jasa yang aktivitas bisnisnya bergantung pada permintaan domestik.
Untuk itu, KSPN meminta agar revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024, khususnya terkait pengetatan dan pengendalian impor, dijalankan secara konsisten dan tepat sasaran. Hal ini untuk menutup celah importir nakal.
"Pengendalian impor harus berjalan on the track. Tutup celah peluang oknum importir yang mengakalinya," tegas Ristadi.
Selain itu, KSPN mendorong pemerintah meningkatkan belanja kepada industri barang dan jasa dalam negeri yang memiliki tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Langkah ini diyakini dapat menggerakkan rantai pasok nasional dari hulu ke hilir, sekaligus mendongkrak pertumbuhan ekonomi.
"Apalagi, menurut data BPS, kontribusi belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi pada periode berjalan masih relatif kecil," pungkasnya. (H-3)
The Washington Post mengumumkan PHK massal terhadap 33% karyawannya. Langkah ini memicu kritik tajam, termasuk dari mantan pemimpin redaksi Marty Baron.
Rencana penambahan layer baru cukai rokok berpotensi menggulung tikar industri Sigaret Kretek Tangan (SKT),
13 petugas damkar itu juga belum menerima gaji mereka pada Desember 2025
SEPANJANG tahun 2025, Provinsi Jawa Barat (Jabar) menjadi provinsi tertinggi di Indonesia pada angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Mohammad Faisal mengungkapkan lonjakan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada 2025 banyak terjadi pada industri padat karya.
Kebijakan yang terlalu ketat, tumpang tindih, atau tidak proporsional dinilai menjadi pemicu meningkatnya risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor padat karya,
Gelombang PHK masih menghantui angkatan kerja di Tanah Air. KSPN mencatat terdapat 126.160 anggotanya terkena gelombang PHK
Lembaga pemeringkat S&P Global menempatkan Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia pada Oktober 2025 di level 51,2, alias masih berada di zona ekspansi sejak Agustus 2025.
Jika dibandingkan dengan negara lain, kesiapan AI di Indonesia sebenarnya sudah berada pada tingkat yang dikatakan cukup matang.
GELOMBANG pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri padat karya semakin masif di awal tahun, bertepatan dengan menyambut bulan Ramadan.
penurunan tertinggi berasal dari segmen pasar pemerintahan, seiring dengan kebijakan pengetatan anggaran yang diterapkan oleh pemerintah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved