Gubernur Jateng Pastikan 2.000 Buruh Sritex Dapat Pekerjaan di Sektor Industri Tembakau Kudus

PEMERINTAH Provinsi Jawa Tengah terus berupaya mengurangi dampak sosial dari pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang menimpa lebih dari 10.000 pekerja PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) di Kabupaten Sukoharjo.

Salah satu langkah konkret yang diambil adalah menjalin komunikasi intensif dengan berbagai sektor, termasuk dunia usaha.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengungkapkan bahwa pihaknya telah berdiskusi dengan pemerintah pusat, daerah, serta pelaku industri untuk mencari solusi atas gelombang PHK tersebut.

Baca juga : Gubernur Jateng Genjot Bantuan Sosial untuk Tekan Kemiskinan

Salah satu kabar baik datang dari industri tembakau di Kudus yang menyatakan kesiapannya menampung sekitar 2.000 eks buruh Sritex.

"Tadi ada salah satu perusahaan yang membisikkan ke saya, mereka siap menyerap 2.000 pekerja," ujar Luthfi saat mengunjungi PT Djarum Oasis di Kudus, Rabu (5/3).

Mantan Kapolda Jateng itu juga menyebut bahwa berdasarkan data terbaru, ada sekitar 22 perusahaan yang bersedia merekrut mantan pekerja Sritex, jika mereka tidak dapat terserap di sektor lain.

Baca juga : Cegah Lonjakan Harga, Gubernur Jateng Sidak Pasar Tradisional

Namun, Luthfi menekankan bahwa proses penyaluran tenaga kerja ini tetap membutuhkan seleksi ketat. "Menangani 10 ribu orang bukan perkara mudah. Kita harus memilah dan menganalisis, apalagi tidak semua eks karyawan Sritex berasal dari Sukoharjo. Ada juga yang berdomisili di luar daerah," jelasnya.

Sebagai upaya tambahan, Pemprov Jateng telah menyiapkan program pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) bagi mereka yang ingin berwirausaha atau beralih ke sektor lain.

Di sisi lain, Luthfi menegaskan bahwa hak-hak pekerja juga menjadi perhatian utama pemerintah. Ia memastikan bahwa tunjangan jaminan hari tua (JHT) serta kompensasi PHK akan diupayakan cair sebelum Lebaran 2025.

Baca juga : Marak PHK, Menperin Dorong Industri Manufaktur Serap Banyak Pekerja

"Kami berusaha agar hak-hak mereka dapat diterima sebelum Hari Raya Idul Fitri. Ini termasuk JHT dan tunjangan PHK yang sedang dalam proses penyelesaian," ujarnya.

Selain itu, Pemprov Jateng juga menyoroti dampak PHK terhadap pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di sekitar PT Sritex. Luthfi menyebut bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Bupati Sukoharjo untuk mendata para pelaku UMKM terdampak dan mencari solusi percepatan pemulihan ekonomi mereka.

"Kami ingin memastikan agar dampak sosial akibat PHK ini bisa diminimalkan, termasuk untuk para pelaku UMKM yang menggantungkan hidupnya pada ekosistem industri Sritex," pungkasnya. (RO/Z-10)