Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PRESIDEN Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan pemecatan alias PHK besar-besaran 10.000 karyawan di Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan (HHS). Pengumuman PHK dilakukan pada Kamis waktu setempat.
Pemutusan hubungan kerja massal itu menjadi bagian reorganisasi yang dirancang di bawah lingkup Menteri Kesehatan Robert F Kennedy Jr.
"Ketika saya tiba, saya menemukan bahwa lebih dari separuh karyawan kami bahkan tidak masuk kerja," kata Kennedy seperti dilansir New York Times.
PHK tersebut menjadi pengurangan drastis dalam personel untuk departemen kesehatan yang sekarang mempekerjakan sekitar 82.000 orang. Bersama dengan PHK sebelumnya, langkah tersebut akan mengurangi jumlah personel departemen kesehatan menjadi sekitar 62.000.
Sebanyak 28 divisi dari badan kesehatan akan dikonsolidasikan menjadi 15 divisi baru. Restrukturisasi tersebut akan mencakup pembentukan divisi baru yang disebut Administrasi untuk Amerika yang Sehat (AHA).
"Kami akan berbuat lebih banyak dengan lebih sedikit," kata Kennedy.
Departemen yang diampu Kennedy menyentuh kehidupan setiap warga Amerika melalui berbagai lembaganya termasuk Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit, Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Institut Kesehatan Nasional. Departemen tersebut mengatur obat-obatan, memantau keamanan pangan, melacak penyakit menular, dan melakukan penelitian biomedis.
Semua lembaga tersebut memiliki kampus di luar Washington dan cenderung beroperasi di bawah kewenangan mereka sendiri. Sejak memimpin departemen kesehatan, Kennedy kerap berselisih dengan semua lembaga turunan tersebut.
"HHS memiliki lebih dari 100 kantor komunikasi dan lebih dari 40 departemen TI dan puluhan kantor pengadaan dan sembilan departemen SDM. Dalam banyak kasus, mereka bahkan tidak berbicara satu sama lain. Mereka sebagian besar beroperasi secara terpisah," tukasnya. (H-3)
Untuk membantu mengatasi dampak PHK, pemerintah berkomitmen untuk membuka kembali peluang kerja melalui job fair dan berbagai program perekrutan.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus berupaya mengurangi dampak sosial dari pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang menimpa lebih dari 10.000 pekerja PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex)
DPR meminta pemerintah untuk mencermati berbagai hal penting lainnya, seperti ancaman gelombang pengangguran akibat pemutusan kerja yang terjadi selama Januari 2024.
Isu PHK dan penetapan upah minimum tahun 2025 dikhawatirkan dapat mengganggu pelaksanaan pilkada serentak yang akan digelar pada 27 November mendatang.
MENTERI Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyebut pihaknya tengah menyiapkan satuan tugas pemutusan hubungan kerja (Satgas PHK).
Lebih memprihatinkannya lagi, Kemenaker menganggap fenomena itu tak menunjukkan sulitnya mencari kerja. Aneh kan?
Seberapa siap pemerintah mengantisipasi dan menghadapinya?
Bagaimana semestinya pemerintah bersikap agar situasi dan kondisi yang ada tak benar-benar menjelma menjadi bencana?
Surat pemecatan disampaikan dengan cara tidak lazim, hanya melalui Whatsapp
Sejak Januari-Juni 2024, Disnaker Jawa Barat mencatat ada laporan PHK sebanyak 225, dengan total tenaga kerja yang kena PHK berjumlah 631 orang.
SERIKAT Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit (SP TSK) Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, menyimpan kekhawatiran adanya potensi ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved