Headline
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan pemecatan alias PHK besar-besaran 10.000 karyawan di Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan (HHS). Pengumuman PHK dilakukan pada Kamis waktu setempat.
Pemutusan hubungan kerja massal itu menjadi bagian reorganisasi yang dirancang di bawah lingkup Menteri Kesehatan Robert F Kennedy Jr.
"Ketika saya tiba, saya menemukan bahwa lebih dari separuh karyawan kami bahkan tidak masuk kerja," kata Kennedy seperti dilansir New York Times.
PHK tersebut menjadi pengurangan drastis dalam personel untuk departemen kesehatan yang sekarang mempekerjakan sekitar 82.000 orang. Bersama dengan PHK sebelumnya, langkah tersebut akan mengurangi jumlah personel departemen kesehatan menjadi sekitar 62.000.
Sebanyak 28 divisi dari badan kesehatan akan dikonsolidasikan menjadi 15 divisi baru. Restrukturisasi tersebut akan mencakup pembentukan divisi baru yang disebut Administrasi untuk Amerika yang Sehat (AHA).
"Kami akan berbuat lebih banyak dengan lebih sedikit," kata Kennedy.
Departemen yang diampu Kennedy menyentuh kehidupan setiap warga Amerika melalui berbagai lembaganya termasuk Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit, Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Institut Kesehatan Nasional. Departemen tersebut mengatur obat-obatan, memantau keamanan pangan, melacak penyakit menular, dan melakukan penelitian biomedis.
Semua lembaga tersebut memiliki kampus di luar Washington dan cenderung beroperasi di bawah kewenangan mereka sendiri. Sejak memimpin departemen kesehatan, Kennedy kerap berselisih dengan semua lembaga turunan tersebut.
"HHS memiliki lebih dari 100 kantor komunikasi dan lebih dari 40 departemen TI dan puluhan kantor pengadaan dan sembilan departemen SDM. Dalam banyak kasus, mereka bahkan tidak berbicara satu sama lain. Mereka sebagian besar beroperasi secara terpisah," tukasnya. (H-3)
Gelombang PHK masih menghantui angkatan kerja di Tanah Air. KSPN mencatat terdapat 126.160 anggotanya terkena gelombang PHK
Lembaga pemeringkat S&P Global menempatkan Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia pada Oktober 2025 di level 51,2, alias masih berada di zona ekspansi sejak Agustus 2025.
PRESIDEN Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi mengungkapkan bahwa dalam periode Agustus 2024 hingga Februari 2025 terjadi pengurangan tenaga kerja secara signifikan.
Jika dibandingkan dengan negara lain, kesiapan AI di Indonesia sebenarnya sudah berada pada tingkat yang dikatakan cukup matang.
GELOMBANG pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri padat karya semakin masif di awal tahun, bertepatan dengan menyambut bulan Ramadan.
penurunan tertinggi berasal dari segmen pasar pemerintahan, seiring dengan kebijakan pengetatan anggaran yang diterapkan oleh pemerintah.
The Washington Post mengumumkan PHK massal terhadap 33% karyawannya. Langkah ini memicu kritik tajam, termasuk dari mantan pemimpin redaksi Marty Baron.
Rencana penambahan layer baru cukai rokok berpotensi menggulung tikar industri Sigaret Kretek Tangan (SKT),
13 petugas damkar itu juga belum menerima gaji mereka pada Desember 2025
SEPANJANG tahun 2025, Provinsi Jawa Barat (Jabar) menjadi provinsi tertinggi di Indonesia pada angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Mohammad Faisal mengungkapkan lonjakan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada 2025 banyak terjadi pada industri padat karya.
Kebijakan yang terlalu ketat, tumpang tindih, atau tidak proporsional dinilai menjadi pemicu meningkatnya risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor padat karya,
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved