Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PRESIDEN AS Donald Trump kembali mengarahkan langkahnya untuk merombak pemerintahan federal, dengan menargetkan penghapusan berbagai lembaga dan departemen yang sudah ada lama. Namun, langkah ini tidak semudah mematikan tombol, mengingat banyaknya lembaga yang dibentuk dan dibiayai Kongres setiap tahunnya.
Meski demikian, dengan dukungan dari sekutunya, termasuk Elon Musk, Trump menemukan cara lain untuk mencapai tujuannya: mengurangi kekuatan lembaga-lembaga ini dengan menghentikan operasionalnya, mengesampingkan tenaga kerjanya, serta meluncurkan tinjauan terhadap fungsinya. Salah satu langkah yang mungkin diambil adalah meminta Kongres untuk menghapus lembaga-lembaga ini secara langsung.
Beberapa lembaga pemerintah yang telah atau akan terpengaruh kebijakan ini dalam dua minggu pertama pemerintahan Trump 2.0 antara lain:
Didirikan untuk melindungi konsumen dari penyalahgunaan finansial pasca Resesi Besar, CFPB telah menjadi sasaran kemarahan Partai Republik. Semua aktivitas lembaga ini dihentikan, sementara direktur CFPB, Rohit Chopra, dipecat lebih awal dari masa jabatannya. Sebagai langkah sementara, Menteri Keuangan Scott Bessent telah memerintahkan tinjauan kebijakan lembaga ini.
Didirikan John F. Kennedy untuk mendukung negara-negara berkembang, USAID juga menjadi sasaran pengurangan besar-besaran. Pada Januari 2025, pegawai USAID diberitahukan mereka akan dikeluarkan dari kantor pusat, sementara situs web lembaga ditutup dan sebagian besar staf di seluruh dunia diminta untuk kembali ke AS. Musk mengecam USAID sebagai lembaga "jahat," sementara Trump menyebutnya sebagai entitas yang dikelola oleh "kiri radikal." Menteri Luar Negeri Marco Rubio menyarankan reorganisasi lembaga ini untuk efisiensi yang lebih baik.
Departemen Pendidikan, yang telah berdiri sejak abad ke-19, menjadi target pengurangan Trump. Meskipun Kongres kemungkinan tidak akan setuju untuk menghapus departemen ini, Trump ingin negara bagian memiliki lebih banyak kontrol atas sistem pendidikan mereka, mengingat rendahnya posisi AS dalam peringkat pendidikan global.
Pemerintahan Trump berencana untuk memecat sejumlah besar pekerja federal, terutama mereka yang tidak menerima tawaran pemutusan hubungan kerja. Ketakutan akan pemecatan massal dan ancaman pemindahan lokasi lembaga juga menambah tekanan bagi pekerja federal untuk menerima tawaran tersebut. Selain itu, pekerja yang terlibat dalam inisiatif keberagaman akan lebih dipengaruhi oleh keputusan ini.
Meskipun pembekuan dana luar negeri pada awalnya menimbulkan kekhawatiran global, pembekuan ini akhirnya dilonggarkan untuk memungkinkan pengecualian bagi program-program penyelamatan nyawa, seperti distribusi obat AIDS di Afrika. Meskipun demikian, kesulitan dalam memperoleh pengecualian ini menunjukkan tantangan yang dihadapi oleh organisasi internasional.
Meskipun Trump tidak dapat dengan mudah mengakhiri lembaga-lembaga ini, ia dapat memindahkan atau menggabungkan fungsi-fungsinya ke lembaga lain. USAID, misalnya, bisa saja digabungkan dengan Departemen Luar Negeri, sementara Departemen Pendidikan bisa saja dihapuskan dengan dukungan Kongres.
Beberapa langkah ini berpotensi menimbulkan perdebatan hukum dan politik yang panjang, mengingat banyaknya gugatan yang diperkirakan akan diajukan untuk menentang kebijakan ini. (CNN/Z-3)
Kebijakan sepihak tersebut menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Apalagi, para pekerja yang diberhentikan tidak diberikan penjelasan atau alasan yang logis oleh pihak perusahaan.
Microsoft melakukan PHK sekitar 9.000 karyawan, sekitar 4% dari total tenaga kerja globalnya.
Pengamat ekonomi Nailul Huda menyatakan pekerja atau buruh yang menerima program Bantuan Subsidi Upah (BSU) dari pemerintah tetap akan menahan konsumsi.
TAHUN 2025 menjadi saksi meningkatnya angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara global, termasuk di Indonesia. 42% perusahaan mengurangi jumlah pegawai.
Jika sebelumnya bahasa Inggris menjadi standar, kini bahasa Mandarin mulai mencuat sebagai keahlian baru yang dibutuhkan dalam dunia profesional modern.
KEMENTERIAN Komunikasi dan Digital (Komdigi) menaruh perhatian terhadap fenomena PHK yang melanda pekerja media.
Militer AS mengumumkan pemimpin senior ISIS Dhiya’ Zawba Muslih al-Hardani dan kedua putranya tewas dalam serangan di Suriah.
Prancis jadi negara berkekuatan besar pertama di Eropa yang menyatakan secara terbuka niatnya mengakui Palestina.
AS menuduh Hamas tidak menunjukkan keseriusan dalam merespons proposal gencatan senjata yang telah dibahas selama lebih dari dua pekan.
Skema kerja sama merupakan bagian dari kesepakatan tarif timbal balik antara kedua negara.
PEMERINTAH Indonesia dan Amerika Serikat telah sepakat untuk menyusun protokol keamanan dalam menjaga data pribadi warga negara Indonesia (WNI)
Hingga kini Amerika Serikat belum memiliki undang-undang perlindungan data pribadi yang setara dengan regulasi Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved