Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN AS Donald Trump kembali mengarahkan langkahnya untuk merombak pemerintahan federal, dengan menargetkan penghapusan berbagai lembaga dan departemen yang sudah ada lama. Namun, langkah ini tidak semudah mematikan tombol, mengingat banyaknya lembaga yang dibentuk dan dibiayai Kongres setiap tahunnya.
Meski demikian, dengan dukungan dari sekutunya, termasuk Elon Musk, Trump menemukan cara lain untuk mencapai tujuannya: mengurangi kekuatan lembaga-lembaga ini dengan menghentikan operasionalnya, mengesampingkan tenaga kerjanya, serta meluncurkan tinjauan terhadap fungsinya. Salah satu langkah yang mungkin diambil adalah meminta Kongres untuk menghapus lembaga-lembaga ini secara langsung.
Beberapa lembaga pemerintah yang telah atau akan terpengaruh kebijakan ini dalam dua minggu pertama pemerintahan Trump 2.0 antara lain:
Didirikan untuk melindungi konsumen dari penyalahgunaan finansial pasca Resesi Besar, CFPB telah menjadi sasaran kemarahan Partai Republik. Semua aktivitas lembaga ini dihentikan, sementara direktur CFPB, Rohit Chopra, dipecat lebih awal dari masa jabatannya. Sebagai langkah sementara, Menteri Keuangan Scott Bessent telah memerintahkan tinjauan kebijakan lembaga ini.
Didirikan John F. Kennedy untuk mendukung negara-negara berkembang, USAID juga menjadi sasaran pengurangan besar-besaran. Pada Januari 2025, pegawai USAID diberitahukan mereka akan dikeluarkan dari kantor pusat, sementara situs web lembaga ditutup dan sebagian besar staf di seluruh dunia diminta untuk kembali ke AS. Musk mengecam USAID sebagai lembaga "jahat," sementara Trump menyebutnya sebagai entitas yang dikelola oleh "kiri radikal." Menteri Luar Negeri Marco Rubio menyarankan reorganisasi lembaga ini untuk efisiensi yang lebih baik.
Departemen Pendidikan, yang telah berdiri sejak abad ke-19, menjadi target pengurangan Trump. Meskipun Kongres kemungkinan tidak akan setuju untuk menghapus departemen ini, Trump ingin negara bagian memiliki lebih banyak kontrol atas sistem pendidikan mereka, mengingat rendahnya posisi AS dalam peringkat pendidikan global.
Pemerintahan Trump berencana untuk memecat sejumlah besar pekerja federal, terutama mereka yang tidak menerima tawaran pemutusan hubungan kerja. Ketakutan akan pemecatan massal dan ancaman pemindahan lokasi lembaga juga menambah tekanan bagi pekerja federal untuk menerima tawaran tersebut. Selain itu, pekerja yang terlibat dalam inisiatif keberagaman akan lebih dipengaruhi oleh keputusan ini.
Meskipun pembekuan dana luar negeri pada awalnya menimbulkan kekhawatiran global, pembekuan ini akhirnya dilonggarkan untuk memungkinkan pengecualian bagi program-program penyelamatan nyawa, seperti distribusi obat AIDS di Afrika. Meskipun demikian, kesulitan dalam memperoleh pengecualian ini menunjukkan tantangan yang dihadapi oleh organisasi internasional.
Meskipun Trump tidak dapat dengan mudah mengakhiri lembaga-lembaga ini, ia dapat memindahkan atau menggabungkan fungsi-fungsinya ke lembaga lain. USAID, misalnya, bisa saja digabungkan dengan Departemen Luar Negeri, sementara Departemen Pendidikan bisa saja dihapuskan dengan dukungan Kongres.
Beberapa langkah ini berpotensi menimbulkan perdebatan hukum dan politik yang panjang, mengingat banyaknya gugatan yang diperkirakan akan diajukan untuk menentang kebijakan ini. (CNN/Z-3)
The Washington Post mengumumkan PHK massal terhadap 33% karyawannya. Langkah ini memicu kritik tajam, termasuk dari mantan pemimpin redaksi Marty Baron.
Rencana penambahan layer baru cukai rokok berpotensi menggulung tikar industri Sigaret Kretek Tangan (SKT),
13 petugas damkar itu juga belum menerima gaji mereka pada Desember 2025
SEPANJANG tahun 2025, Provinsi Jawa Barat (Jabar) menjadi provinsi tertinggi di Indonesia pada angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Mohammad Faisal mengungkapkan lonjakan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada 2025 banyak terjadi pada industri padat karya.
Kebijakan yang terlalu ketat, tumpang tindih, atau tidak proporsional dinilai menjadi pemicu meningkatnya risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor padat karya,
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan Indonesia berkomitmen membeli BBM dari Amerika Serikat senilai USD15 miliar sebagai bagian negosiasi dagang.
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan lawatan ke AS pada 19 Februari 2026, termasuk rencana penandatanganan kesepakatan tarif dagang Indonesia-AS.
AMERIKA Serikat menyatakan menolak langkah aneksasi Tepi Barat oleh Israel. AS menekankan pentingnya menjaga stabilitas di wilayah pendudukan Palestina tersebut.
AS dinilai tidak lagi memiliki kapasitas sebagai mediator yang kredibel dalam forum Board of Peace (BoP) karena dianggap terlalu berpihak pada kepentingan Israel.
Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum tegaskan bantuan ke Kuba berlanjut meski ada sanksi AS. Sebanyak 814 ton makanan dikirim via kapal perang sebagai bentuk solidaritas.
Kim Jong-un sinyalkan penguatan nuklir dan ICBM pada Kongres Partai ke-9. Pyongyang fokus pada pembangunan militer luar biasa dan konsolidasi kekuasaan absolut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved