Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PRESIDEN AS Donald Trump kembali mengarahkan langkahnya untuk merombak pemerintahan federal, dengan menargetkan penghapusan berbagai lembaga dan departemen yang sudah ada lama. Namun, langkah ini tidak semudah mematikan tombol, mengingat banyaknya lembaga yang dibentuk dan dibiayai Kongres setiap tahunnya.
Meski demikian, dengan dukungan dari sekutunya, termasuk Elon Musk, Trump menemukan cara lain untuk mencapai tujuannya: mengurangi kekuatan lembaga-lembaga ini dengan menghentikan operasionalnya, mengesampingkan tenaga kerjanya, serta meluncurkan tinjauan terhadap fungsinya. Salah satu langkah yang mungkin diambil adalah meminta Kongres untuk menghapus lembaga-lembaga ini secara langsung.
Beberapa lembaga pemerintah yang telah atau akan terpengaruh kebijakan ini dalam dua minggu pertama pemerintahan Trump 2.0 antara lain:
Didirikan untuk melindungi konsumen dari penyalahgunaan finansial pasca Resesi Besar, CFPB telah menjadi sasaran kemarahan Partai Republik. Semua aktivitas lembaga ini dihentikan, sementara direktur CFPB, Rohit Chopra, dipecat lebih awal dari masa jabatannya. Sebagai langkah sementara, Menteri Keuangan Scott Bessent telah memerintahkan tinjauan kebijakan lembaga ini.
Didirikan John F. Kennedy untuk mendukung negara-negara berkembang, USAID juga menjadi sasaran pengurangan besar-besaran. Pada Januari 2025, pegawai USAID diberitahukan mereka akan dikeluarkan dari kantor pusat, sementara situs web lembaga ditutup dan sebagian besar staf di seluruh dunia diminta untuk kembali ke AS. Musk mengecam USAID sebagai lembaga "jahat," sementara Trump menyebutnya sebagai entitas yang dikelola oleh "kiri radikal." Menteri Luar Negeri Marco Rubio menyarankan reorganisasi lembaga ini untuk efisiensi yang lebih baik.
Departemen Pendidikan, yang telah berdiri sejak abad ke-19, menjadi target pengurangan Trump. Meskipun Kongres kemungkinan tidak akan setuju untuk menghapus departemen ini, Trump ingin negara bagian memiliki lebih banyak kontrol atas sistem pendidikan mereka, mengingat rendahnya posisi AS dalam peringkat pendidikan global.
Pemerintahan Trump berencana untuk memecat sejumlah besar pekerja federal, terutama mereka yang tidak menerima tawaran pemutusan hubungan kerja. Ketakutan akan pemecatan massal dan ancaman pemindahan lokasi lembaga juga menambah tekanan bagi pekerja federal untuk menerima tawaran tersebut. Selain itu, pekerja yang terlibat dalam inisiatif keberagaman akan lebih dipengaruhi oleh keputusan ini.
Meskipun pembekuan dana luar negeri pada awalnya menimbulkan kekhawatiran global, pembekuan ini akhirnya dilonggarkan untuk memungkinkan pengecualian bagi program-program penyelamatan nyawa, seperti distribusi obat AIDS di Afrika. Meskipun demikian, kesulitan dalam memperoleh pengecualian ini menunjukkan tantangan yang dihadapi oleh organisasi internasional.
Meskipun Trump tidak dapat dengan mudah mengakhiri lembaga-lembaga ini, ia dapat memindahkan atau menggabungkan fungsi-fungsinya ke lembaga lain. USAID, misalnya, bisa saja digabungkan dengan Departemen Luar Negeri, sementara Departemen Pendidikan bisa saja dihapuskan dengan dukungan Kongres.
Beberapa langkah ini berpotensi menimbulkan perdebatan hukum dan politik yang panjang, mengingat banyaknya gugatan yang diperkirakan akan diajukan untuk menentang kebijakan ini. (CNN/Z-3)
Lebih memprihatinkannya lagi, Kemenaker menganggap fenomena itu tak menunjukkan sulitnya mencari kerja. Aneh kan?
Seberapa siap pemerintah mengantisipasi dan menghadapinya?
Bagaimana semestinya pemerintah bersikap agar situasi dan kondisi yang ada tak benar-benar menjelma menjadi bencana?
Surat pemecatan disampaikan dengan cara tidak lazim, hanya melalui Whatsapp
Sejak Januari-Juni 2024, Disnaker Jawa Barat mencatat ada laporan PHK sebanyak 225, dengan total tenaga kerja yang kena PHK berjumlah 631 orang.
SERIKAT Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit (SP TSK) Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, menyimpan kekhawatiran adanya potensi ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.
Pengamat Timur Tengah, Faisal Assegaf, berbagi pengalaman dramatisnya selama 100 jam ditahan oleh pasukan Kurdi di Suriah pada April 2025.
Konsumen fashion di AS menggugat Hermes karena dianggap enggan menjual tas Birkin tanpa pembelian produk mewah lainnya.
Sebuah petisi kepada Administrasi Makanan dan Obat-obatan AS menyerukan larangan bahan kimia metilen klorida dalam proses dekafinasi kopi karena kekhawatiran terhadap kanker.
Kontroversi aturan berpakaian di pesawat menjadi sorotan di Amerika setelah seorang penumpang menyewa pengacara karena dianggap tidak mematuhi kebijakan pakaian di Delta Air lines.
Sejak diperkenalkannya vaksin HPV di Amerika Serikat pada 2006, terjadi penurunan signifikan infeksi HPV dan pra-kanker serviks pada remaja dan perempuan dewasa muda.
BNI kembali menunjukkan komitmennya dalam mendorong UMKM kopi Indonesia menuju pasar dunia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved