Daftar Kebijakan 'Gila-gilaan' Donald Trump selama Satu Bulan Kembali Menjabat Presiden AS

DONALD Trump memasuki bulan pertama sebagai Presiden Amerika Serikat (AS) sejak dilantik Januari lalu. Mantan bos real estate itu langsung tancap gas dengan berbagai kebijakan Trump berupa perintah eksekutif yang memusingkan banyak kalangan bahkan di AS sendiri.

Di masa jabatan keduanya ini, Trump berambisi menata ulang norma sosial dan politik Amerika serta ekonomi sambil mendefinisikan ulang peran AS di dunia.

Trump juga memberdayakan Elon Musk untuk membantu melakukan efisiensi dengan memecat ribuan pegawai federal dan berpotensi menutup seluruh lembaga yang dibuat oleh Kongres.

Baca juga : Jepang akan Selidiki Substansi dari Kebijakan Tarif Trump

Upaya tersebut sebagian besar membayangi tindakan keras Trump terhadap imigrasi dan perbatasan AS-Meksiko. Belum lagi upayanya untuk membuat ulang kebijakan sosial dengan menghapus program keragaman, kesetaraan, dan inklusi serta membatalkan hak-hak transgender.

Berikut daftar kebijakan Trump yang Menuai Kontroversi:

1. Pemecatan massal

Pemerintahan Trump memecat ribuan pegawai federal. Mereka yang kehilangan pekerjaan termasuk ilmuwan medis, spesialis infrastruktur energi, karyawan layanan luar negeri, agen FBI, jaksa, pakar data pendidikan dan pertanian, pekerja bantuan luar negeri, dan bahkan personel sumber daya manusia.

Di Biro Perlindungan Keuangan Konsumen, yang dibentuk untuk melindungi masyarakat setelah krisis keuangan 2008, karyawan mengatakan pemerintah AS tidak hanya ingin memangkas hampir seluruh tenaga kerja tetapi juga menghapus semua data dari 12 tahun terakhir.

Baca juga : Kebijakan Tarif Trump Beri Peluang dan Risiko bagi Indonesia

2. Gugatan hukum

Gugatan pengadilan terhadap kebijakan Trump dimulai pada hari pelantikan dan terus berlanjut. Pemerintah menghadapi sekitar 70 tuntutan hukum di seluruh negeri yang menentang perintah eksekutif Trump dan langkah-langkah untuk merampingkan pemerintah federal.

Kongres yang dikendalikan Partai Republik tidak banyak melakukan perlawanan. Hakim-hakim mengeluarkan lebih dari selusin perintah untuk sementara memblokir aspek-aspek agenda Trump, mulai dari perintah eksekutif untuk mengakhiri kewarganegaraan AS yang diberikan secara otomatis kepada orang-orang yang lahir di AS hingga soal akses tim Elon Musk ke data federal yang sensitif.

3. Prospek ekonomi diprediksi memburuk

Di tengah pergolakan kebijakan, data ekonomi terbaru dapat memicu beberapa kekhawatiran Gedung Putih. Pada Januari 2025, inflasi AS naik sebesar 0,5%. Selama tiga bulan terakhir, indeks harga konsumen juga melonjak pada tingkat tahunan sebesar 4,5%. Hal itu menjadi tanda inflasi di AS memanas lagi.

Baca juga : Brasil Janji Balas AS jika Naikkan Pajak Barang Impor

Masalah lainnya muncul ketika Departemen Perdagangan melaporkan penjualan ritel merosot 0,9% secara bulanan pada Januari. Penurunan itu menandakan melemahnya kepercayaan konsumen dan pertumbuhan ekonomi.

4. Perang dagang

Setelah mengenakan tarif pada Tiongkok dan menyiapkan pajak impor pada Kanada dan Meksiko, Trump akan menyusun tarif baru untuk menyamai tarif yang dikenakan negara lainnya.

Negara lain menganggap pendekatan Trump tidak adil karena bisa jauh lebih tinggi daripada tarif standar di Eropa.

Baca juga : Perang Tarif Donald Trump vs Tiongkok, Investor Bisa Lari ke Indonesia

Selain itu, Trump berencana untuk mengenakan tarif tambahan terpisah pada mobil, chip komputer, dan farmasi, selain tarif 25% pada baja dan aluminium yang diumumkannya pada hari Senin.

5. Tatanan dunia baru

Trump melakukan panggilan telepon dengan Presiden Rusia Vladimir Putin minggu lalu. Dia memulai pembicaraan soal perang Kremlin di Ukraina.

Trump juga menelepon Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk membahas upaya kedua belah pihak yang berperang untuk berunding.

Namun, prospek ke depan diprediksi akan tetap rumit. Zelenskyy mengatakan dia tidak akan bertemu dengan Putin sampai rencana perdamaian diselesaikan oleh Trump.

Di sisi lain, Trump mendapat reaksi keras dari para pemimpin Eropa karena NATO tidak termasuk dalam rencana untuk Ukraina. Eropa juga terancam tak diikutkan dalam rencana kesepakatan untuk mengakhiri perang Rusia dan Ukraina. (H-3)