Komisi I: Indonesia Harus Konsisten Tolak Penjajahan Israel dan Politik Pemusnahan Etnis AS

ANGGOTA Komisi I DPR RI Fraksi PKS, Sukamta, menegaskan pemerintah Indonesia harus konsisten dengan sikap tradisionalnya untuk konsisten tolak penjajahan Israel dan politik pemusnahan etnis AS. Hal itu sesuai dengan konstitusi, yaitu menolak segala bentuk penjajahan dan mendukung perjuangan bangsa yang ingin merdeka. Pernyataan ini disampaikan dalam rangka mengenang satu tahun genosida yang terjadi di Palestina akibat agresi Israel.

“Konstitusi kita jelas menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Ini bukan hanya prinsip normatif, tetapi harus diwujudkan dalam kebijakan luar negeri yang tegas dan konsisten. Kita tidak boleh mengendur dalam mendukung kemerdekaan Palestina,” ujar Sukamta, melalui keterangannya, Minggu (2/2).

Pernyataan ini semakin relevan setelah Presiden AS terpilih Donald Trump mengusulkan agar warga Palestina di Gaza direlokasi ke Yordania dan Mesir. Gagasan ini, menurut laporan Middle East Monitor, adalah bagian dari strategi AS untuk melegitimasi pembersihan etnis yang telah gagal dilaksanakan oleh Israel melalui jalur militer. Rencana ini, yang bahkan disebut sebagai "pembersihan Gaza" oleh sejumlah pejabat AS bertujuan untuk menghilangkan eksistensi bangsa Palestina dan menyerahkan wilayah mereka kepada Israel.

Baca juga : RI Terkena Imbas Kebijakan Trump yang Hentikan Pasokan Obat TBC-HIV ke Negara Miskin? Ini Rekomendasi Ahli

“Ini bukan hanya penjajahan, tetapi bentuk pemusnahan etnis yang sistematis. Jika dunia membiarkan ini terjadi, maka kita sedang melihat sejarah kelam berulang, di mana sebuah bangsa diusir dari tanahnya sendiri secara paksa. Indonesia harus mengambil sikap yang lebih tegas terhadap upaya ini,” katanya.

Ia menambahkan AS tidak hanya mendukung Israel secara diplomatik, tetapi juga militer, ekonomi, dan propaganda. Washington telah menyuplai senjata canggih yang digunakan untuk menghancurkan infrastruktur sipil di Gaza, serta menekan negara-negara Arab untuk menerima normalisasi dengan Israel sambil mengabaikan hak-hak rakyat Palestina.

“Di saat AS membatasi imigrasi ke negaranya sendiri, mereka justru ingin mengusir warga Palestina dari tanah leluhurnya. Ini standar ganda yang sangat mencolok. Kita tidak boleh membiarkan skenario Nakba baru terjadi,” ujar Sukamta, merujuk pada peristiwa pengusiran massal warga Palestina pada tahun 1948.

(Z-9)