PP Muhammadiyah Tegas Menolak Negara Yahudi Israel Sesuai UUD 1945

KETUA PP Muhammadiyah Anwar Abbas menegaskan Indonesia diminta harus tetap tegak menaati Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 untuk melawan praktik penjajahan. Hal itu terkait munculnya rencana Israel yang ingin mendirikan Negara Yahudi Israel di Tepi Barat.

Gerakan Zionisme itu menurutnya tidak hanya menjadikan Tepi Barat sebagai bagian dari negara Israel tapi juga seluruh Tanah Palestina yang lain. Bahkan, sambung dia, mereka juga akan memasukkan wilayah Jordania, Lebanon, Syria, sebagian dari wilayah Arab Saudi, Iraq, serta Mesir menjadi bagian dari negara Israel raya yang mereka cita-citakan.

"Sikap dan rencana ini tentu jelas tidak bisa kita terima karena negara kita indonesia adalah negara yang sangat anti terhadap penjajahan," kata Anwar saat dihubungi, Minggu (1/6).

Baca juga : Dirikan Negara Yahudi di Tepi Barat, Israel Disebut Bisa Menjadi Negara Penjajah Tersohor di Zaman Modern

Praktik penjajahan tersebut sudah jelas merupakan praktek yang tidak menghormati nilai-nilai perikemanusiaan dan perikeadilan dan hal itu sudah dinyatakan dengan tegas dalam alinea pertama pembukaan UUD 1945.

Alinea pertama UUD 1945 berbunyi 'Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.'

Anwar juga menekankan bahwa menyikapi Israel jangan cepat percaya karena Israel sudah punya niat jahat sejak lama.

"Berhadapan dengan Israel kita jangan cepat-cepat percaya karena mereka memang sudah punya niat jahat sejak lama untuk mencaplok seluruh wilayah palestina dan negara-negara yang bertetangga dengannya bagi mereka jadikan bagian dari negara israel raya yang mereka inginkan," pungkasnya. (H-4)